“Nah itu kita masih dalam proses monitoring evaluasinya,” tegas dia.
Soal rencana insentif yang akan diberikan pada kuartal III-2025, dia memberikan sinyal paket stimulus tersebut masih serupa seperti yang diberikan pada kuartal II-2025 a.l. bantuan subsidi upah (BSU), diskon biaya transportasi umum, serta insentif fiskal lainnya.
“Jadi lebih hampir sama, sama yang di kuartal-I dan kuartal-II kemarin. Jadi kontinuasi dari yang sebelumnya,” tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, insentif akan diberikan melalui anggaran negara dengan nilai mencapai Rp10,8 triliun guna mendongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi yang akan tetap terjaga sepanjang tahun ini.
"Kita akan terus berikan, masih ada Rp10,8 triliun stimulus yang akan terlaksana di triwulan ketiga, guna memberikan momentum Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga," ujarnya dala konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Hanya saja, Sri Mulyani belum memerinci total anggaran insentif tersebut akan digunakan dalam bentuk apa, melainkan menjadi momentum pertumbuhan laju perekonomian dalam negeri yang kembali mencapai 5% pada kuartal II tahun ini.
Bersamaan dengan itu, lanjut dia, pemerintah juga akan mengakselerasi belanja dan konsumsi pemerintah yang mulai dipacu para paruh kedua tahun ini.
Pada paruh pertama, pemerintah secara total juga telah mengguyur insentif senilai Rp24,24 triliun. Sebanyak Rp11,9 triliun digunakan untuk penebalan bantuan sosial (bansos) hingga pemberian diskon PPN DTP perumahan. Kemudian, ada juga bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp10,72 triliun.
Kemenko Perekonomian sebelumnya juga mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 secara optimal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kinerja ekonomi yang lesu pada paruh pertama tahun ini.
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan diskon tarif listrik kepada pelanggan sampai 220 VA sebesar 50% dari tarif normal pada Januari dan Februari 2025. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan diskon tarif listrik pada Januari 2025 dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan, sedangkan pada Februari 2025 digunakan oleh 64,8 juta pelanggan.
"Total anggaran yang diperlukan masih dalam proses estimasi, tapi angka sementara Rp13,6 triliun," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers Laporan APBN Kinerja dan Faktar Periode Februari 2025, Kamis (13/3/2025).
Namun, kebijakan tersebut tak dilanjutkan pada kuartal II-2025 meskipun sudah sempat dibahas oleh pemerintah.
Sri Mulyani kala itu mengatakan hal ini terjadi karena proses penganggaran untuk insentif tersebut jauh lebih lambat. Walhasil, pemerintah menilai tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemberian diskon tarif listrik 50% pada Juni—Juli 2025.
"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggaran jauh lebih lambat. Sehingga kalau tujuannya Juni—Juli, kita putuskan tidak bisa dijalankan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).
Namun, Sri Mulyani mengatakan pemerintah pada dasarnya mengalihkan diskon tarif listrik 50% tersebut kepada BSU. Dalam hal ini, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan besaran BSU menjadi Rp300.000/bulan dari desain awal Rp150.000/bulan.
(azr/wdh)
