Logo Bloomberg Technoz

Indef: Skandal Beras Oplosan Bukti Pengawasan Pemerintah Lemah

Merinda Faradianti
03 August 2025 20:00

Beras kemasan berbagai merek yang diekspose Bareskrim Polri dalam kasus pemalsuan mutu beras alias oplosan, (24/7/2025). (Bloomberg Technoz/Merinda)
Beras kemasan berbagai merek yang diekspose Bareskrim Polri dalam kasus pemalsuan mutu beras alias oplosan, (24/7/2025). (Bloomberg Technoz/Merinda)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai skandal beras oplosan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah. 

Hal ini juga menimbulkan kesenjangan harga dan disfungsi tata niaga beras di Tanah Air, sehingga menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan pasar.

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) Indef Abra Talattov mengatakan bahwa meski harga beras global mengalami koreksi akibat panen besar dan pemulihan ekspor, harga beras domestik justru meningkat. Hal ini memicu inflasi pangan pada Juli 2025 sebesar 0,06%.


Abra menyoroti hasil uji Kementerian Pertanian pada 268 merek beras, sebanyak 212 di antaranya atau sekitar 79% melanggar standar mutu, terutama terkait kadar dan pelabelan premium yang tidak sesuai.

"Skandal beras oplosan memperburuk situasi, mencerminkan lemahnya pengawasan mutu dan distribusi pangan. 79% merek beras yang diuji tidak memenuhi standar mutu," kata Abra dalam Monthly Update edisi Juli 2025 berjudul Pasar Pangan Rawan Manipulasi, Subsidi Energi Rawan Membengkak, Minggu (3/8/2025).