Namun, basis data penerima manfaat subsidi harus dibenahi agar melingkupi seluruh masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM.
“Efektivitas BLT sangat bergantung pada akurasi basis data penerima seperti DTKS, P3KE, DTSEN. Mekanisme penyaluran yang transparan dan kontrol penggunaan dana oleh penerima [juga harus diperhatikan],” ucap Badiul.
Moral Hazard
Meskipun begitu, Badiul khawatir BLT yang diberikan untuk menambal kenaikan harga BBM justru digunakan untuk aktivitas yang tidak produktif.
Apalagi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan terdapat penerima BLT yang justru menggunakan dananya untuk judi daring.
“Hal ini melemahkan efektivitas bantuan, memicu moral hazard, dan menimbulkan stigma bagi penerima yang menggunakannya secara bijak,” ungkap dia.
Dengan demikian, dia menyarankan agar subsidi BLT yang disalurkan bukan berbentuk uang tunai melainkan berupa kupon digital terbatas atau saldo dompet digital (e-wallet), yang hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Dia pun mendorong pemerintah berkolaborasi dengan sektor teknologi dan perbankan untuk menciptakan ekosistem pemanfaatan BLT yang bisa dipantau pola penggunaan, serta dapat sistem pengingat jika terjadi penyimpangan penggunaan.
Skema Subsidi
Untuk diketahui, Pemerintah Malaysia berencana menurunkan harga BBM bersubsidi research octane number (RON) 95 menjadi RM1,99 atau sekitar Rp7.730 per liter (asumsi kurs Rp3.883), dari RM2,05 (Rp7.962) per liter bagi penduduk lokal.
Rencana penurunan harga BBM tersebut diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersamaan dengan pengumuman pembagian BLT sekitar RM100 atau Rp388.300 per orang, yang dibagikan kepada masyarakat Malaysia di atas 18 tahun.
"Pemerintah tetap pada rencana subsidi bensin RON95 yang ditargetkan, dengan perincian akan diumumkan pada akhir September," jelasnya dalam konferensi pers yang disiarkan televisi pada Rabu (23/7/2025)
"[Hal] yang pasti, sama seperti pendekatan subsidi listrik yang ditargetkan, pemerintah menjamin warga biasa tidak akan terdampak. Bahkan, izinkan saya mengumumkan harga bensin RON95 akan turun bagi warga."
Di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhir tahun lalu sempat menggaungkan rencana untuk menerapkan skema subsidi yang dia sebut sebagai metode "blending".
Artinya, sebagian subsidi masih akan diberikan kepada komoditas/barang, sedangkan sebagian lagi dialihkan ke format BLT.
Subsidi barang dalam bentuk BBM, kata Bahlil, hanya akan disalurkan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojek online (ojol) merupakan transportasi publik berpelat hitam. Sebelumnya, ojol sempat disebut-sebut tidak termasuk kriteria penerima BBM bersubsidi.
Namun, hingga saat ini rencana kebijakan tersebut tidak kunjung dieksekusi. Bahlil mengaku masih melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan siapa saja masyarakat yang bisa menerima BLT tersebut.
Bahlil menyebut Kementerian ESDM saat ini tengah memperbaiki dan merampungkan data tersebut karena sejumlah data penerima pengalihan subsidi menjadi BLT masih tumpang tindih. Namun, Bahlil memastikan belum akan mengumumkan skema subsidi BBM tersebut bulan ini.
“Saya tidak ingin, karena tujuan subsidi itu kan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jangan sampai tujuan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ini yang kita hati-hati dengan datanya,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, medio Januari.
Sekadar catatan, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun dalam APBN 2025, turun dari rencana awal senilai Rp204,5 triliun. Dari pagu tersebut, alokasi untuk subsidi BBM dipatok sebanyak Rp26,7 triliun, sedangkan LPG 3kg Rp87 triliun. Sementara itu, subsidi listrik dijatah Rp89,7 triliun.
Dari sisi volume, kuota BBM bersubsidi tahun ini ditetapkan sebanyak 19,41 juta kiloliter (kl), turun dari pagu tahun 2024 sebanyak 19,58 juta kl. Perinciannya, jenis bahan bakar tertentu (JBT) Solar sebanyak 18,89 juta kl dan minyak tanah 0,52 juta kl.
Kuota Solar hanya turun tipis dari pagu APBN 2024 sebanyak 19 juta kl, sedangkan volume minyak tanah dipangkas dari 0,58 juta kl. Adapun, total pagu BBM bersubsidi dalam APBN 2024 adalah sebanyak 19,58 juta kl dengan outlook realisasi sebanyak 18,19 juta kl.
Untuk JBKP Pertalite—yang menggunakan skema kompensasi — Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebelumnya mengusulkan agar kuota 2025 diberikan sebanyak 31,33 juta—33,23 juta kl. Prognosis volume Pertalite berada di 31,51 juta kl pada 2024. Angka ini di bawah kuota yang ditetapkan sebanyak 31,7 juta kl dalam APBN 2024.
(wdh)
