Dirinya menyebut, regulasi ini perlu peninjauan ulang agar lapangan kerja dapat meningkat seiring dengan menurunnya angka kemiskinan.
"Kita akan bongkar nanti. Karena ini harus kita mitigasi, karena ini ada regulasinya nggak mungkin regulasi ini pasti kan bicara tentang kepentingan," tegasnya.
Sebagai catatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran yang ada di Indonesia saat ini mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, angka tersebut meningkat sekitar 83.450 orang apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) mencapai sebesar 4,76% Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Indonesia.
BPS juga menyebut bahwa TPT di daerah perkotaan 5,73% lebih tinggi daripada TPT daerah perdesaan 3,33%. Sementara itu kelompok usia muda (15-24 tahun) menduduki peringkat pertama untuk kelompok umur yang menganggur, mencapai 16,16% dari seluruh TPT.
Angkatan kerja tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) mendominasi TPT di Bulan Februari 2025 yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 28% dan 22,37% dari total TPT di Indonesia.
(ell)
