Oleh karena itu, penggunaan disposable income akan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi rumah tangga miskin setelah intervensi fiskal pemerintah, termasuk bantuan sosial dan subsidi.
"Dengan membandingkan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi fiskal, kita dapat menilai seberapa efektif kebijakan negara dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, sehingga kita tahu mana program yang harus dilanjutkan, mana yang harus dihentikan," ujar Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios.
Tak hanya itu, Media juga menekankan pentingnya menggabungkan pengukuran kemiskinan dengan indikator kesejahteraan lain seperti akses pendidikan, perumahan, kesehatan, jaminan hari tua, hingga angka pengangguran dan kejahatan. Sebab, selama ini pemerintah cenderung hanya menonjolkan data positif dengan metodologi yang lemah.
"Dampak dari metodologi yang usang BPS ini berpengaruh langsung pada kebijakan anggaran dan perlindungan sosial. Dengan jumlah penduduk miskin yang kecil versi data pemerintah, maka alokasi anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2026 juga berpotensi ditekan atau tidak akan mengalami peningkatan signifikan," jelas Media.
"Padahal, diluar subsidi BBM, persentase anggaran perlinsos Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 1%, dan menjadi salah satu yang terendah di Asia. Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang telah mengalokasikan lebih dari 5% PDB untuk perlindungan sosial," lanjutnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Celios mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menetapkan pendekatan baru dalam mengukur dan memahami kemiskinan. Perpres tersebut diharapkan menjadi landasan reformasi lintas sektor untuk sinkronisasi data, indikator, dan program pengentasan kemiskinan.
"Kita lebih baik menggunakan data dengan benar untuk melihat fakta yang ada, ketimbang memoles data hanya untuk kepentingan pencitraan, yang ujung-ujungnya malah membingungkan perencanaan kebijakan kedepannya. Kemiskinan bukan aib, tapi masalah sosial yang harus diselesaikan," tutupnya.
(prc/del)
