“Nanti berdasarkan data-data apakah saya layak atau tidak untuk beli itu, gitu-gitu loh,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah berencana memperketat pembelian LPG 3 Kg atau 'Gas Melon' mulai tahun depan. Nantinya, pembeli Elpiji mini itu hanya dikhususkan bagi masyarakat penerima bansos.
Hal ini diungkap oleh anggota Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR Marwan Cik Asad dalam rapat kesepakatan arah kebijakan subsidi energi dalam asumsi dasar makro dan postur fiskal Tahun Anggaran 2026, Selasa (22/7/2025).
"Melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data yang akurat," tulis laporan tersebut.
"Kebijakan tersebut dilakukan dengan pendataan pengguna LPG 3 Kg berbasis teknologi sehingga tercantum dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional [DTSEN]."
Rencana tersebut, kata Marwan, dilakukan sebagai bagian dari upaya efektivitas dan reformasi kebijakan subsidi dalam ketepatan sasaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas hingga kondisi perekonomian nasional.
Namun, dia menggarisbawahi pelaksanaan tranformasi tersebut nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Selain LPG, kebijakan tersebut juga akan menyasar kepada pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan, yang juga sesuai dengan DTSEN.
Adapun, pada awal Mei, Menteri ESDm Bahlil Lahadalia mengatakan telah mengusulkan pembuatan peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur tentang pengawasan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran LPG 3 kg.
Bahlil mengatakan beleid itu nantinya direncanakan akan menunjuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) atau membentuk badan ad hoc untuk mengawasi proses distribusi LPG 3 Kg.
“Sekarang pengusulan untuk ke perpresnya kan harus kita lakukan. Sekarang masih dikaji oleh tim. Regulasinya sudah hampir final dan nanti kita akan umumkan kalau sudah final,” kata Bahlil, kala itu.
(azr/wdh)
