“[Target onstream] Blok Tuna pada 2028—2029,” tegasnya.
Target Divestasi
Meskipun onstream Blok Tuna mundur dari target awal yang dicanangkan, Rikky menegaskan proses divestasi atau farm out Harbour diharapkan rampung pada ini. Dengan demikian, dirinya masih meyakini rencana onstream lapangan gas tersebut tidak akan mundur lagi dari target barunya.
“Kami enggak ingin ada kemunduran onstream, tetapi dari sisi divestasinya kami ingin segera diselesaikan antara partner ini,” tegas dia.
Blok gas di Laut Natuna utara yang berdekatan dengan Vietnam itu dikendalikan oleh Harbour Energy lewat entitas bisnisnya di Indonesia, Premier Oil Tuna B.V. dengan hak partisipasi atau participating interest (PI) 50%.
Sementara itu, sisa setengah PI lainnya dipegang oleh Zarubezhneft lewat anak usahanya Zarubezhneft Asia Limited (ZAL).
Rikky mengeklaim terdapat sejumlah perusahaan yang telah mengakses data terkait dengan Blok Tuna dan mengurus mekanisme keanggotaan di Migas Data Repository (MDR).
Sekadar catatan, mengiur untuk akses MDR merupakan salah satu kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di Indonesia. Iuran keanggotaan MDR untuk mengakses data migas di Indonesia diwajibkan bagi KKKS anggota, baik yang memiliki wilayah kerja (WK) maupun tidak.
Bagaimanapun, Rikky tidak mendetailkan siapa saja perusahaan yang tengah membuka data MBR untuk Blok Tuna tersebut lantaran terikat perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) dengan Harbour.
“Juli harus selesai, Pak Kepala [SKK Migas] sudah memerintahkan Juli ini harus selesai [divestasi Harbour],” tegas dia.
Blok Tuna diestimasikan memiliki potensi gas di kisaran 100 sampai dengan 150 million standard cubic feet per day (MMSCFD), menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Adapun, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.
Sebelumnya, Harbour mengundur keputusan investasi akhir Blok Tuna hingga 2025. Padahal, rencana pengembangan atau plan of development (PoD) sudah diteken sejak Desember 2022.
Lewat keterbukaan informasi pada Agustus 2023, Harbour tidak menampik jika pengunduran rencana investasi itu merupakan imbas sanksi Uni Eropa (UE) dan Inggris terhadap afiliasi bisnis Rusia, buntut invasi Rusia ke Ukraina.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto pada Juni telah bertemu dengan Direktur Jenderal Zarubezhneft Asia Limited Alexander Mikhaylov di Saint Petersburg, Rusia.
Pertemuan itu diadakan di sela kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto bersama dengan rombongan ke Rusia pada 18 Juni sampai dengan 20 Juni 2025.
Persamuhan itu ikut membahas kelanjutan proyek Blok Tuna selepas operator blok, Harbour Energy, belakangan memilih hengkang.
Dalam kesempatan berbeda, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Rusia bersedia ikut serta dalam proyek hulu migas baru di lepas pantai (offshore) Indonesia.
Selain itu, Putin juga mengatakan bahwa Rusia bersedia untuk melakukan modernisasi terhadap infrastruktur untuk mendongkrak produksi minyak dari ladang tua.
(azr/wdh)
