Pada keterangan sebelumnya OJK mengklaim tidak segan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi komitmen perbaikan. Ini termasuk penilaian ulang terhadap pihak-pihak utama dalam manajemen perusahaan.
"OJK berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dalam rangka penyelesaian permasalahan AKII ini, serta melakukan berbagai tindakan lainnya untuk meminimalisir potensi kerugian bagi pengguna/masyarakat dan penegakan kepatuhan terhadap AKII, pengurus maupun pemegang saham," jelas Agusman.
Klaim OJK lain bahwa pihaknya tengah memperkuat pengaturan dan pengawasan industri Pindar secara keseluruhan. Upaya ini mencakup penerbitan Roadmap LPBBTI 2023-2028, pembaruan regulasi melalui POJK No. 40/2024, serta pembatasan bunga dan biaya yang dikenakan kepada borrower.
Kasus gagal bayar yang terus muncul ke publik menunjukkan lemahnya kerja pengawasan dari OJK, kritik pakar hukum bisnis Frank Hutapea. "Tidak ada pengawasan." Dana investor yang tidak kunjung kembali, termasuk janji investasinya yang meleset menunjukkan "OJK-nya sudah pada muka tembok."
Peneliti ekonomi digital dari INDEF, Izzudin Al-Farras menilai OJK memang belum maksimal dalam fungsi pengawasan industri pinjol Fintech P2P Lending. "Ini tidak bisa serta-merta hanya kesalahan dari perusahaan pindar, tapi di situ juga ada pasti kesalahan dan peran dari OJK dalam hal pengawasannya," terang dia.
Nailul Huda Direktur Ekonomi Digital lembaga riset Celios kasus Akseleran merupakan preseden buruk bagi OJK karena bukan kali pertama terjadi dan seharusnya setiap permasalahan yang muncul ke publik menjadi pembelajaran bagi regulator, platform, lender, dan borrower.
Terlebih, banyak fakta masih banyak peminjam yang tidak terseleksi dengan baik. Sebagai contoh ada peminjam yang sudah mendapatkan predikat buruk di perbankan, namun berhasil mendapatkan pinjaman daring.
Ia menambahkan bahwa situasi terkini di Fintech P2P Lending dapat mengurangi kepercayaan lender khususnya individu ke depannya kepada OJK dan industri itu sendiri.
Direktur Riset Bidang Jasa Keuangan Ekonomi Digital dan Ekonomi Syariah Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Etika Karyani, menyebut kasus Akseleran merupakan contoh nyata dari pertumbuhan industri yang terlalu cepat, namun tidak diimbangi dengan penguatan fundamental bisnis.
Felicia Tjiasaka eks pendiri Ternak Uang terseret pinjol Akseleran dengan TWP90 54,89%
Sebagaimana diketahui, Akseleran tengah menghadapi persoalan di mana alokasi pinjaman yang macet oleh borrower hingga menyebabkan beberapa dana lender (pemberi pinjaman) tertahan. Seluruh pinjaman didanai oleh pemberi dana ritel sehingga memicu kekhawatiran di kalangan lender individu.
Akseleran adalah anak perusahaan dari PT Akselerasi Usaha Indonesia, entutas yang awalnya mengumumkan gagal bayar pada awal Maret 2025. Pendanaan gagal bayar pada platform Akseleran ini berasal dari enam entitas penerima dana dan afiliasinya dengan total outstanding mencapai Rp178,27 miliar. Dua borrower di antaranya tengah diproses hukum.
(prc/wep)
