Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto ingin pelaksanaan Ibadah Haji 2026 mulai ditangani Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji. Pemerintah memang ingin memisahkan pelaksanaan haji dari Kementerian Agama.

"Desain dibentuknya BP Haji itu. Memang kita memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan oleh Badan Haji," kata dia di kawasan Istana Negara, Jumat (11/07/2025).

Realisasi skema itu, kata Prasetyo, masih menunggu pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah. Saat ini, RUU itu tengah dibahas intensif di Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, pemerintah saat ini sedang menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan dibahas bersama DPR. Beberapa DIM itu akan memuat sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan Haji di Kementerian Agama.

"Sekarang juga paralel sedang ada pembahasan usul inisiatif DPR mengenai RUU haji. Nanti kita lihat perkembangannya. Kami belum menerima DIM dari teman-teman di DPR, sehingga mungkin kami minta waktu. Nanti kami akan pelajari berikut dengan segala catatan-catatan dari penyelenggaran-penyelenggaran haji sebelumnya," kata dia.