Cara Buat QR Code Pospay untuk Cairkan BSU Rp600.000
Referensi
11 July 2025 14:10
Bloomberg Technoz, Jakarta - Bagi pekerja yang ingin mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 melalui Kantor Pos, memahami cara membuat QR Code Pospay menjadi langkah penting yang tidak boleh dilewatkan. QR Code ini merupakan syarat utama pencairan bantuan bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) maupun Bank Syariah Indonesia (BSI). Tanpa kode ini, dana BSU tidak dapat dicairkan, meskipun nama penerima telah terdaftar di situs Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan.
Kabar baiknya, QR Code Pospay bisa diakses langsung dari aplikasi dan proses pembuatannya tidak memerlukan login akun. Dilansir Bloomberg Technoz dari berbagai sumber, artikel ini akan membahas cara cek status BSU, membuat QR Code Pospay, dan mencairkan dana secara langsung di kantor pos.
Langkah-Langkah Membuat QR Code Pospay BSU 2025
Pembuatan QR Code hanya bisa dilakukan jika data penerima telah lolos verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Prosesnya sederhana dan cukup dilakukan melalui aplikasi Pospay. Berikut ini panduan lengkapnya:
-
Unduh dan buka aplikasi Pospay melalui Google Play Store atau App Store.
-
Tekan ikon huruf “i” berwarna oranye di pojok kanan bawah tampilan utama.
-
Pilih logo Kemnaker (bergambar lima tangan).
-
Tentukan jenis bantuan: “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025”.
-
Masukkan NIK KTP, lalu klik Cek Status Penerima.
-
Jika terdaftar, sistem akan meminta Anda mengambil foto e-KTP. Pastikan foto jelas dan terbaca.
-
Isi data pribadi sesuai petunjuk aplikasi.
-
Klik Lanjutkan untuk memunculkan QR Code.
-
Simpan QR Code tersebut dan tunjukkan ke petugas kantor pos saat pencairan bantuan.
Catatan: Pastikan semua data yang dimasukkan akurat untuk menghindari kegagalan saat proses verifikasi.
Mengapa QR Code Pospay Tidak Muncul Meski Terdaftar?
Banyak pekerja mengeluhkan QR Code tidak muncul di aplikasi Pospay, padahal namanya telah terdaftar di situs resmi Kemnaker. Menurut PT Pos Indonesia, hal ini disebabkan oleh perbedaan skema penyaluran bantuan.
