Instruksi ini ditujukan kepada bupati/wali kota se-Sumsel dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel. Para kepala daerah diminta memastikan percepatan pembangunan jalan khusus pertambangan di wilayah masing-masing.

"Kami melarang secara tegas kendaraan angkutan batubara melintasi Jembatan Air Lawar di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, baik dari Kabupaten Muara Enim maupun Kabupaten Lahat," ujar Herman Deru dalam instruksinya.

Ia juga meminta agar dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pelaku usaha angkutan batubara. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pengangkutan batubara yang tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 2 Juli 2025, dan akan dievaluasi secara berkala untuk penyesuaian lebih lanjut.

Dengan instruksi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap dapat meningkatkan keselamatan jalan, menekan dampak lingkungan, serta memastikan aktivitas pertambangan batubara tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

(tim)