"Saat ini pemeriksaan sudah dan sedang berjalan," tutur Amran. "[Siapa saja produsennya?} Nanti tanya saja Satgas Pangan," sambungnya menegaskan.
Amran sebelumnya juga telah membeberkan sejumlah temuan lanjutan soal adanya praktik 'culas' produsen hingga pedagang beras oplosan yang juga terjadi selama bertahun-tahun.
Praktik tersebut juga telah terjadi selama bertahun-tahun, dengan total kerugian negara yang diklaim mencapai Rp2 triliun/tahun selama lima tahun. Dengan demikian, negara telah rugi hingga Rp10 triliun.
"Kita hitung kerugian negara Rp2 triliun ini [dalam] satu tahun. Kalau lima tahun [mencapai] Rp10 triliun, yang diambil Rp1,4 triliun," ujar Amran saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR, Rabu pekan lalu.
Praktik culas itu dilakukan kepada beras stabilisasi harga pangan (SPHP) yang memang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahun melalui Perum Bulog, dengan mutu yang tidak sesuai.
"Kita lihat langsung tempat penyaluran SPHP, yang dilakukan adalah 20% [beras penyaluran itu] dipajang [sesuai], [tetapi] 80% dibongkar, [lalu] dijual premium jadi naik Rp2.000-3.000," tutur Amran.
Selain itu, lanjut Amran, beras-beras tersebut juga diketahui telah beredar disejumlah pedagang ritel eceran, minimarket, hingga pasar swalayan besar dalam negeri seluruh Indonesia.
"Kami ada videonya, tokonya juga lengkap," imbuhnya menegaskan.
(ell)
