Deni mengatakan, pemerintah juga terus memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan
Pada akhirnya, Deni melanjutkan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB Bertu Merlas mengatakan, pemerintah harus melakukan antisipasi dampak konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran dan Amerika Serikat. Pasalnya, usai AS menyerang Iran minyak dunia meroket hingga mendekati US$80 per barel.
“Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM,” kata Bertu dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).
Ia menambahkan, dampak perang Timur Tengah akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan pada saat yang sama memperbesar anggaran subsidi BBM, yang dipatok Rp26,7 triliun tahun ini.
“Jika terjadi lonjakan harga minyak dunia, maka sudah bisa dipastikan jika anggaran (APBN) subsidi BBM juga akan membengkak,” tambah dia.
Kenaikkan harga minyak dunia akan turut berimbas pada industri dalam negeri. Seperti harga bahan baku yang naik hingga biaya produksi meningkat. Tentu saja hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat.
Bertu menyebut, situasi pasar global yang kritis hingga lemahnya rupiah terhadap AS dikhawatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia. Terlebih, jika Iran melakukan langkah pembalasan dengan menutup Selat Hormuz yang menjadi pintu gerbang perdagangan Teluk Persia.
“Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak. Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan upaya langkah mitigasi untuk mencegah semakin luasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia. Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM diberikan pelatihan untuk dapat berdaya di kondisi seperti saat sekarang ini.
(lav)
