“Maka dari itu, sawit yang diekspor ke negara-negara Eropa harus memenuhi syarat, di mana buah sawit yang dihasilkan harus berasal dari lahan yang sah dan ditanam di lahan yang telah menjadi kebun sawit sebelum Desember 2020 sebagai cutoff date dari EUDR tersebut,” terang Rizal.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelumnya mengatakan pemerintah terus berupaya menjelaskan duduk perkara yang memberatkan posisi Indonesia dalam UU Deforestasi Eropa. Salah satunya adalah dengan meyakinkan bahwa RI berupaya meningkatkan bauran minyak sawit dalam bahan bakar ramah lingkungan, seperti B20.
“Sebenarnya persoalan sawit Eropa bukan di sini. Saya sudah banyak berbicara dengan perwakilan dari Uni Eropa dan saya sering berbicara tentang sawit pada mereka. Isunya bukan deforestasi, tetapi bagaimana B20 itu dilihat oleh UE itu,” tuturnya di acara Green Economic Forum, Senin (22/5/2023).
Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni EropaUrsula von der Leyen di sela ajang G7 di Hiroshima, Jepang pekan lalu, Presiden Joko Widodo juga bahwa sejak awal pembahasan UU Deforestasi, Indonesia keberatan atas regulasi tersebut. Menurutnya, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.
“Proses benchmarking dengan cutoff date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan objektif. Sebagai informasi, laju deforestasi Indonesia 2019—2020 telah turun 75% menjadi 115.00 hektare. Ini laju terendah sejak 1990 dan terus mengalami penurunan,” ucapnya.
Presiden menyampaikan Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan dan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE dan dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.
(wdh)
