Pansus sendiri dibuat usai DPR menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan kuota haji kepada ribuan haji khusus yang dapat langsung berangkat tanpa waktu tunggu.

Selain itu, Pansus Haji juga menyoroti sejumlah kasus seperti dugaan gratifikasi hingga dugaan permainan vendor nakal dalam proses pengadaan ibadah Haji 2024. Seperti kejanggalan makanan yang seharusnya disediakan oleh vendor katering, namun jemaah hanya menerima makanan siap saji.

KPK sendiri pernah menyatakan bahwa siap bekerja sama dengan Pansus Haji untuk mengusut dugaan korupsi hingga gratifikasi tersebut. 

(azr/frg)