"Mereka ingin memberikan warning, kira-kira begini 'Tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh'. Jadi berkembang wacana [pemangkasan kuota tersebut]," tutur dia.
Bentuk Manajemen Baru
Apalagi, Dahnil melanjutkan, pemerintah saat ini juga tengah berupaya untuk melakukan pembenahan penyelenggaraan haji melalui pembentukan manajemen baru, yakni BP Haji yang memang sebelumnya telah terbentuk.
Lembaga ini merupakan pemisahan unit dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelanggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), yang diklaim ke depan akan mampu melakukan pembenahan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang.
Badan baru yang mengurusi haji tersebut nantinya juga direncanakan akan setingkat Kementerian, yang hingga kini masih menunggu proses revisi Undang-undang yang telah berada di parlemen.
"Mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo karena sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji, yaitu Badan Penyelenggara Haji," kata dia.
Dengan adanya lembaga baru ini, Dahnil optimistis pemerintah Arab tidak akan memangkas kuota haji untuk Indonesia pada 2026.
"Antara Menteri Haji Dan Badan Penyelenggara Haji Itu bisa akan membuat banyak perubahan di tahun 2026. Masyarakat tidak perlu khawatir, Dan justru kita berharap ada penambahan kuota."
Pernyataan Menag
Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik. Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) juga berjalan lancar.
“Proses haji lancar, jemaah relatif kondusif,” tegas Menag di Makkah, Rabu (11/6/2025) dilansir laman resmi Kemenag.
Namun demikian, Menag mengakui penyelenggaraan haji 1446 H juga diwarnai sejumlah dinamika. Dinamika itu ada yang berupa peristiwa dan ada juga yang bersifat isu.
"Kami semua tidak mengingkari ada masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Tapi, masalah itu kan kasuistik, dan kita selesaikan secara kasuistik," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi disebut akan melakukan pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50% pada musim haji 2026.
Kabar tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf usai melakukan pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025) lalu.
"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50% oleh pihak Saudi. Kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji," ujar Irfan dalam siaran persnya, kemarin.
(ain)
