Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Penyelenggara (BP) Haji mengakui wacana pemangkasan kuota haji 50% sebagai imbas permasalahan jemaah asal Tanah Air selama masa haji tahun ini.
Wakil Ketua BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemangkasan kuota haji muncul usai pertemuan Kepala BP Haji dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi (KSA) soal evaluasi yang mencakup aspek teknis dan manajemen jemaah.
"Wacana pemotongan itu muncul karena Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemrawutan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami," ujar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/6/2025).
Dahnil mengatakan, wacana yang diutarakan oleh pihak KSA tersebut merupakan bagian dari peringatan kepada penyelenggaran haji di Indonesia untuk berbenah dalam melakukan pengawasan dan manajemen jemaah.
Meski demikian, lanjut dia, otoritas haji Arab saat ini masih memberikan ruang kepada Indonesia untuk berbenah dalam persiapan penyelenggaraan haji pada 2026 mendatang, yang disampaikan pada Rabu siang kepada BP Haji.
"Mereka ingin memberikan warning, kira-kira begini 'Tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh'. Jadi berkembang wacana [pemangkasan kuota tersebut]," tutur dia.
Bentuk Manajemen Baru
Apalagi, Dahnil melanjutkan, pemerintah saat ini juga tengah berupaya untuk melakukan pembenahan penyelenggaraan haji melalui pembentukan manajemen baru, yakni BP Haji yang memang sebelumnya telah terbentuk.
Lembaga ini merupakan pemisahan unit dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelanggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), yang diklaim ke depan akan mampu melakukan pembenahan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang.
Badan baru yang mengurusi haji tersebut nantinya juga direncanakan akan setingkat Kementerian, yang hingga kini masih menunggu proses revisi Undang-undang yang telah berada di parlemen.
"Mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo karena sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji, yaitu Badan Penyelenggara Haji," kata dia.
Dengan adanya lembaga baru ini, Dahnil optimistis pemerintah Arab tidak akan memangkas kuota haji untuk Indonesia pada 2026.
"Antara Menteri Haji Dan Badan Penyelenggara Haji Itu bisa akan membuat banyak perubahan di tahun 2026. Masyarakat tidak perlu khawatir, Dan justru kita berharap ada penambahan kuota."
Pernyataan Menag
Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik. Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) juga berjalan lancar.
“Proses haji lancar, jemaah relatif kondusif,” tegas Menag di Makkah, Rabu (11/6/2025) dilansir laman resmi Kemenag.
Namun demikian, Menag mengakui penyelenggaraan haji 1446 H juga diwarnai sejumlah dinamika. Dinamika itu ada yang berupa peristiwa dan ada juga yang bersifat isu.
"Kami semua tidak mengingkari ada masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Tapi, masalah itu kan kasuistik, dan kita selesaikan secara kasuistik," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi disebut akan melakukan pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50% pada musim haji 2026.
Kabar tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf usai melakukan pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025) lalu.
"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50% oleh pihak Saudi. Kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji," ujar Irfan dalam siaran persnya, kemarin.
(ain)
