Bloomberg Technoz, Jakarta - Realitas kemiskinan masyarakat Indonesia dinilai menjadi ironi di tengah ambisi besar pemerintah untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), organisasi yang mayoritas berisi negara maju.

Diketahui, OECD memiliki 38 negara anggota yang merepresentasikan 80% aktivitas perdagangan dunia dan berkontribusi pada 41,1% produk domestik bruto (PDB) global. Dari komposisi keanggotaan, dari 38 negara anggota OECD, 33 negara (87%) berstatus sebagai negara maju (developed countries) dan 5 negara (13%) mewakili kelompok negara berkembang (developing countries).

Terlebih, OECD bukan hanya sekadar klub negara-negara maju, tetapi komunitas yang menempatkan standar tinggi dalam keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kualitas tata kelola.

"Ketika Indonesia berusaha meraih pengakuan global tersebut, kita justru dihadapkan pada kenyataan bahwa angka kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya teratasi, dan ketimpangan sosial terus melebar dari desa ke kota, dari timur ke barat," ujar Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi kepada Bloomberg Technoz, dikutip Rabu (11/6/2025).

Syafruddin menilai perdebatan mengenai kemiskinan di Indonesia terlalu terpaku pada garis kemiskinan yang disusun secara teknokratis, baik oleh Bank Dunia (World Bank) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, lanjut Syafruddin, persoalan mendasarnya tidak terletak pada ukuran angka itu, melainkan pada kenyataan pahit yang dialami mayoritas penduduk pada 60% lapisan terbawah masyarakat.