Kemenkes juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan berlapis, melibatkan Dekan FK Unsrat, Direktur RS Kandou, dan tim Kemenkes melalui mekanisme pelaporan khusus. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan investigasi hingga audit ulang.

“Rumah Sakit Kandou telah menjalankan sistem, bukan berarti menjamin tidak akan ada bullying, tapi ini adalah langkah awal menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Kalau laporan bullying masih tinggi, kami dari pusat akan melakukan audit lagi,” jelas dr. Azhar.

Langkah pembenahan ini merupakan respons atas berbagai kejadian yang menyoroti pentingnya reformasi sistem pendidikan kedokteran, termasuk dalam mencegah dan menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan maupun layanan kesehatan.

“Kasus-kasus seperti almarhum dr. Risma dan lainnya adalah pengingat bahwa kita harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem. Profesi kedokteran menuntut dedikasi tinggi, namun juga harus dilindungi dari tekanan yang tidak sehat,” tegas dr. Azhar.

Dengan dibukanya kembali program PPDS ini, para residen yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempat pendidikan kini dapat melanjutkan kembali pendidikannya. Harapannya, mereka dapat menjadi dokter spesialis yang kompeten dalam sistem pendidikan yang lebih sehat, adil, dan transparan.

“Everything sudah memenuhi standar dan bisa dimulai kembali,” tutup dr. Azhar.

(dec/del)