"Dunia kerja harus menjadi ruang yang adil bagi warga negara," tutur dia.

Selain itu, kata dia, Undang-undang Dasar 1945 juga menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang laik bagi kemanusiaan.

Namun, kata dia, saat ini dinamika praktik rekrutmen tenaga kerja dinilai masih menunjukkan adanya tantangan yang menjurus pada praktek diskriminatif dalam proses rekrutmen, seperti pembatasan usia, harus berpenampilan menarik, hingga suku asal. 

"Surat edaran ini diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi, sekaligus memberikan pedoman yang jelas agar rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil."

(ain)