4 Pekerjaan Rumah
Menurutnya, pemerintah mesti menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang selama ini perlu diperbaiki di sektor hulu migas.
“Seperti soal data G&G cekungan migas yang terintegrasi, fiscal term yang menarik, rezim perpajakan yang simpel, serta birokrasi dan perizinan yang mudah dan terukur; bebas dari premanisme dan orang-orang yang tidak berkepentingan,” ujarnya.
Menurut Hadi, dari keempat aspek tersebut, persoalan kebijakan fiskal serta data geologi dan geofisika (G&G) cekungan migas yang terintegrasi sudah cukup memadai dan dibenahi pemerintah.
Akan tetapi, persoalan rezim perpajakan serta birokrasi dan perizinan masih membutuhkan perbaikan.
“Untuk G&G, data sudah cukup banyak dan pemerintah sudah memberikan konsesi data G&G sebelumnya, serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk shooting seismik di wilayah-wilayah tertentu yang sebelumnya dilarang, pada cakupan wilayah yang terukur,” terang Hadi.
“Untuk kebijakan fiskal, pemerintah juga sudah memberikan fleksibilitas [bagi investor] untuk memilih skema PSC [production sharing contract/kontrak bagi hasil] cost recovery ataupun PSC gross split.”
Sayangnya, Hadi menilai kebijakan perpajakan di sektor hulu migas Indonesia masih membingungkan. “Pada masa eksplorasi kena pajak dan bermacam-macam, muncul pajak tubuh bumi. Kembalikan saja ke asas lex spesialis.”
Adapun, persoalan perizinan dan birokrasi disebutnya sebagai tantangan terberat investasi hulu migas. Terlebih, nuansa ego sektoral masih sangat kental dalam proses birokrasi, sehingga proses perizinan industri migas menjadi makin rumit.
“Pemerintah harus menyelesaikan ini semua, memangkas birokrasi, meningkatkan koordinasi—baik vertikal maupun horizontal — semua pemangku kepentingan yang terkait E&P, dan tidak terbatas kepada Pemda I dan II,” tegasnya.
Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2024, realisasi investasi hulu migas pada tahun lalu mencapai US$15,33 miliar, naik 18% dari capaian sebelumnya senilai US$12,92 miliar.
Dalan laporan tersebut, Ditjen Migas mengakui capaian kinerja investasi masih dirasa belum optimal sehingga pemerintah harus terus lebih berperan aktif lagi dalam meningkatkan investasi subsektor migas.
Di hulu migas sendiri, Ditjen Migas menguraikan beberapa tantangan dalam pencapaian investasi hulu migas di antaranya terkendalanya pengeboran sumur pengembangan karena safety stand down, ketersediaan rig dan tenaga kerja, serta banjir di lokasi.
"Namun, nilai secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 2023. Kegiatan investasi eksplorasi terus ditingkatkan dengan penemuan big fish dan laut dalam, tetapi perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai target yang diinginkan," papar laporan tersebut.
Akhir-akhir ini, sederet big oil atau raksasa migas global dilaporkan tertarik untuk kembali masuk ke investasi hulu migas di Indonesia, setelah beberapa tahun sebelumnya memutuskan hengkang.
Bloomberg Technoz awal bulan ini pertama kali memberitakan TotalEnergies SE berniat kembali berinvestasi di sisi hulu migas Indonesia, setelah pada 2018 sempat hengkang di Blok Mahakam.
Raksasa migas Prancis itu dikabarkan tengah menjajaki peluang akuisisi (farm in) 25% hak partisipasi atau participating interest (PI) blok migas eksplorasi Bobara, yang kini tengah dioperasikan oleh Petroliam Nasional Berhad atau Petronas Bhd.
Dua sumber Bloomberg Technoz yang mengetahui proses farm in tersebut menyebutkan, penjajakan akuisisi bagian PI itu turut dilakukan TotalEnergies bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Tidak hanya Total, Chevron Corp juga disebut ingin kembali masuk dan mengelola aset hulu migas di Indonesia setelah berpengalaman mengelola Blok Rokan.
Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, yang menyebut raksasa migas Amerika Serikat (AS) itu mengincar salah satu dari 30 wilayah kerja (WK) migas yang akan dilelang kementerian tahun ini.
"Salah satu pemain global [yang ikut lelang tersebut] adalah Chevron. Iya, mungkin mereka juga akan kembali, karena mereka juga cukup lama [beroperasi di Indonesia sebelumnya] dan juga punya pengalaman cukup di bidang hulu migas,” kata Yuliot, Jumat pekan lalu.
Kabar terbaru, Shell Plc juga sedang melirik peluang untuk kembali ke hulu migas Indonesia setelah hengkang dan melepas PI-nya di Blok Masela.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Migas Nanang Abdul Manaf mengungkapkan rencana Shell itu telah disampaikan ke Tim Eksplorasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Iya, kebetulan [niatan Shell telah] disampaikan ke Tim Eksplorasi SKK Migas. Tim SKK Migas kemudian menyampaikannya ke saya,” ujarnya kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (20/5/2025).
Nanang menyebut raksasa energi asal Eropa itu saat ini tengah memasuki tahap evaluasi minat area bersama tim SKK Migas. “Shell cari wilayah yang kemungkinan dapat giant discovery,” ujarnya.
Saat dimintai konfirmasi, Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data WK SKK Migas Asnidar membenarkan lembaganya saat ini masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.
Asnidar enggan berkomentar banyak ihwal kemungkinan Shell melakukan joint study atau farm in atas blok migas potensial di Tanah Air.
“Shell masih dalam tahap evaluasi area of interest,” kata Asnidar kepada Bloomberg Technoz.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi dan Nyoman Ary Wahyudi
(wdh)
