Pertama, pemerintah menargetkan dalam waktu 1,5 tahun ke depan terjadi kolaborasi antar pelaku industri kurir hingga mampu menjangkau minimal 50% provinsi di Indonesia. Dengan begitu tercipta peluang ekonomi baru, khususnya di wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.
"Yang kedua, Permen ini juga mengatur untuk adanya peningkatan kualitas layanan dan perlindungan terhadap konsumen. Kami mendorong adanya status mutu layanan yang terukur, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memilih layanan yang aman, nyaman, dan bisa dipercaya," tutur dia.
Ketiga, untuk menciptakan ekosistem yang efisien dan adil pemerintah mendorong adanya "status mutu layanan yang terukur, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memilih layanan yang aman, nyaman, dan bisa dipercaya," terang dia. Tujuannya agar pelaku usaha kecil maupun besar dapat bertumbuh bersama dalam ekosistem yang setara dan saling mendukung.
Keempat, Permen No. 8/2025 menetapkan kerangka monitoring yang transparan untuk memastikan adanya persaingan usaha yang jujur. Setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, diberikan ruang yang sama untuk berkembang secara berimbang.
"Karena itu kita mendorong ada pemanfaatan bersama infrastruktur atau infrastructure sharing sehingga ekosistem ini bisa berjalan bersama. Artinya, yang kuat membawa yang lebih tidak kuat, supaya semuanya bisa sama-sama kuat," ujar Meutya.
"Poin terakhir yang tidak kalah penting, mendorong adopsi teknologi yang ramah lingkungan, karena permainan ini juga harus visioner ke depan. Untuk masa depan yang lebih baik, kita yakini bahwa industri ini juga harus beralih ke green logistik," pungkas dia.
(prc/wep)
