Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada level 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menurut Anggito, peningkatan belanja publik melalui program-program Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai meningkatkan daya beli, tidak lantas membuat APBN menjadi tidak kuat dan meningkatkan defisit.
"Dengan program Pak Prabowo, kita memperkuat permintaan domestik, belanja kita perkuat tanpa kita membuat APBN tidak kuat. Tetap kita pertahankan defisit 2,5% dari PDB," ujar Anggito di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Lebih jauh ia menyatakan, pemerintah tengah berupaya untuk memperkuat penerimaan negara di tengah komitmen menjaga defisit pada level 2,5% terhadap PDB. Anggito menggarisbawahi pendapatan negara mulai mengalami perbaikan pada Maret dan April, berbanding terbalik dengan kondisi Januari dan Februari.
Sekadar catatan, dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun. Sehingga, target defisitnya adalah Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
Anggito menyampaikan, kondisi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dalam tren yang positif. "Sekarang karena kita sudah punya [sistem perpajakan digital] Coretax, kita melakukan disiplin atas restitusi. Sudah jauh lebih bagus, jadi ada kepastian dunia usaha," ujarnya.
Kemenkeu melaporkan penerimaan PPh Pasal 21 adalah Rp21,5 triliun pada Maret 2025. Angka ini tumbuh 3,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan Rp20,8 triliun pada Maret 2024. Sementara, PPN dalam negeri tercatat Rp53 triliun pada Maret 2025, tumbuh 8% (yoy).
Dikonfirmasi secara terpisah, Anggito mengeklaim penerimaan pajak mengalami pertumbuhan hingga April 2025, berbanding terbalik dengan data yang dibocorkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggito mengatakan, instansinya saat ini akan segera melakukan pertukaran data untuk menyajikan data yang akurat terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2025 melalui Asset and Liability Committee (ALCO). Terlebih, data realisasi APBN hingga April 2025 baru akan terkumpul pada 15 Mei 2025.
"[Penerimaan pajak per April] tumbuh. Angkanya tidak seburuk itu, saya sudah sampaikan Maret dan April itu positif semuanya. Nanti ALCO nya akan segera kita lakukan karena 15 Mei data April terkumpul semuanya rinci," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun membeberkan data kinerja penerimaan pajak hingga April 2025 yakni sebesar Rp451,1 triliun. Angka ini merosot 27,73% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Selain itu, penerimaan pajak bruto tercatat baru Rp627,54 triliun per April 2025. Angka ini terkontraksi 14,6% (yoy) bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pada periode yang sama, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi tercatat Rp176,43 triliun atau tumbuh sebesar 59,47% (yoy).
Paparan data itu disampaikan oleh Misbakhun saat melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pada hari ini, Rabu (7/5/2025).
"Jadi Bapak [Suryo] nanti cek laporan [penerimaan pajak hingga April 2025] sama dengan [data] di kantor [DJP]. Namun, tidak usah ditanya pak, saya dapat dari mana," ujar Misbakhun dalam RDP dengan Dirjen Pajak Kemenkeu, Rabu (7/5/2025).
Misbakhun tidak menjelaskan dengan lengkap sumber data penerimaan pajak hingga April 2025. Hal yang terang, Misbakhun mencari data tersebut karena data yang ditampilkan oleh Suryo hanya mencakup penerimaan pajak hingga Maret 2025.
(dov/wep)
