Secara total, Prabowo menargetkan 100 unit sekolah akan dibangun, dengan waktu 3 tahun berturut-turut. Artinya, total sekolah yang akan dibangun menggunakan anggaran negara adalah sebanyak 300 unit.
Namun, pemerintah juga membuka peluang swasta untuk turut serta membangun melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan estimasi yang sama.
"Rencananya seperti itu. Jadi setiap tahun akan ada 200 Sekolah Rakyat. Bukan hanya 100, tetapi 200 unit. 100 dari swasta, 100 lagi dari kita, APBN," tutur Dody.
Capai Rp25 Triliun
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica mengatakan, otoritasnya juga telah mengestimasi pembangunan Sekolah Rakyat mencapai Rp25,8 triliun pada 2026 mendatang.
Anggaran tersebut berasal dari estimasi awal jumlah pembangunan sebanyak 100 unit per tahun, melalui indikasi anggaran pendukung kegiatan nonpendidikan senilai Rp32 triliun.
"Telah diindikasi untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian; Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun; madrasah Rp3,5 triliun. Kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun," ujar Maulidya.
Sejalan dengan itu, Kementerian PU juga telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025 dan mulai berlaku pada 11 April 2025 lalu.
Adapun, rencana pembangunan dan program Sekolah Rakyat ini diperintahkan Prabowo melalui surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
(ell)
