Bloomberg Technoz, Jakarta – PT Pertamina (Persero) menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan usulan TNI Angkatan Laut (AL) yang memiliki tunggakan utang sebesar Rp3,2 triliun terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kapal TNI.

“Terkait dengan usulan pemutihan piutang, tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah selaku pemegang saham untuk melihat bagaimana regulasinya,” kata VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, saat dimintai konfirmasi pada Selasa (29/4/2025).

“Karena pengelolaan anggaran BUMN harus dilaporkan ke pemerintah.”

Fadjar mengungkapkan Pertamina berperan sebagai BUMN energi untuk memastikan penyaluran energi ke seluruh masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional.

Untuk menjalankan mandat tersebut, Pertamina harus memiliki kemampuan untuk menjaga operasional perusahaan.