Moshe menilai pemerintah tidak memperhatikan faktor nilai atau harga saat mengambil kebijakan realokasi impor LPG, minyak mentah, dan bahan bakar minyak (BBM) ke AS demi menghindari tarif resiprokal Presiden AS Donalad Trump.
Pemerintah hanya memperhitungkan faktor volume yang tidak berubah dari kuota awal, padahal biaya impor juga dipengaruhi oleh harga komoditas itu sendiri berikut ongkos logistiknya.
Dari sisi jarak saja, menurut Moshe, rute kargo LPG dari AS ke Indonesia lebih jauh dibandingkan dengan dari Timur Tengah.
Belum lagi, harga LPG AS ditengarai mulai mengalami tren kenaikan karena banyak negara tengah berebut pasokan gas minyak cair dari Negeri Paman Sam sebagai bagian dari negosiasi dagang untuk menghindari tarif Trump.
“Karena yang mau menghindari tarif Trump tidak hanya Indonesia, negara lain juga kebanyakan negosiasi. Salah satu negosiasinya adalah impor lebih banyakk dari AS. Salah satu komoditas yang diimpor adalah LPG, itu tidak cuma Indonesia yang mau impor LPG.”
Moshe menggarisbawahi, makin tinggi permintaan terhadap LPG AS, makin naik pula harga komoditas tersebut.
“Terus pemerintah bilang tidak ada dampak ke APBN. Dari mana enggak ada dampaknya? [...] Jelas, pasti, beban ke APBN kita. Impornya saja sudah beban, terus kita mesti kasih subsidi juga ke masyarakat biar harga stabil. Ya akan jadi beban tambahan dobel kita jadinya.”
Untuk diketahui, alokasi subsidi LPG dalam APBN 2025 adalah Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun.
Sewa Tanker
Setala, praktisi industri migas Hadi Ismoyo mengatakan, seiring dengan kenaikan permintaan LPG dari AS, secara tidak langsung terjadi perebutan tanker LPG untuk membawa komoditas tersebut dari AS ke negara-negara yang sedang bersaing untuk mengimpor gas minyak cair dari Negeri Paman Sam.
“Khusus negara-negara di Asia, selain komponen [harga] LPG yang naik, komponen sewa tanker juga naik karena jaraknya lebih jauh dibandingkan secara tradisional dengan negara Asia—termasuk Indonesia — yang mengimpor LPG dari Timur Tengah,” terangnya.
Hadi, yang juga Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC), menambahkan harga LPG di AS sendiri mengalami fluktuasi dan bergerak di rentang US$600—US$800 per ton.
Namun, dalam situasi saat ini ketika permintaan LPG AS naik dari negara-negara yang berniat menghindari tarif Trump, harga LPG dari negara tersebut bisa mencapai batas atas sekitar US$800/ton.
“Ditambah dengan biaya pengapalan yang lebih mahal karena jarak lebih jauh, maka diperkirakan harga LPG AS yang sampai di Jakarta akan lebih mahal dari LPG dari Timur Tengah,” ujarnya.
Kondisi tersebut pada ujungnya berisiko mengerek harga jual LPG nonsubsidi di tingkat eceran, serta membengkakkan anggaran subsidi untuk LPG 3 Kg atau Gas Melon.
Sayangnya, di tengah risiko tersebut, Hadi menilai posisi negosiasi Indonesia di hadapan AS kurang kuat. Walhasil, Indonesia cenderung harus menerima saja harga LPG dari AS yang lebih mahal dalam jangka pendek.
Untuk diketahui, pemerintah berencana menaikkan porsi impor LPG dari AS dari hanya 54% menjadi sekitar 80%—85% dari total impor komoditas tersebut, yang sebanyak 7—8 juta ton/tahun.
Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto, guna membahas rencana penaikan pembelian LPG dan minyak mentah dari AS guna menghindari tarif imbal balik sebesar 32% yang direncanakan Trump.
“Sekarang kan 54% impor LPG kita dari Amerika dan kita akan naikkan sekitar 80%—85%. Kemudian, [impor] crude oil kita dari Amerika itu tidak lebih dari 4%, kita naikkan menjadi 40% lebih,” ujarnya ditemui di kompleks Istana, Kamis (17/4/2025) petang.
Rencana kenaikan impor dari AS, kata Bahlil, juga akan dilakukan untuk komoditas BBM.
Akan tetapi, dia belum mendetailkan berapa kenaikan porsi impor BBM dari AS yang direncanakan pemerintah karena masih akan dibahas bersama tim teknis Kementerian ESDM dan tim dari PT Pertamina (Persero).
Dia pun mengindikasikan rencana kenaikan impor berbagai komoditas migas dari AS itu memiliki taksiran nilai di atas US$10 miliar (sekitar Rp168,75 triliun asumsi kurs saat ini).
Namun, dia belum dapat memastikan kapan rencana tersebut dieksekusi lantaran masih harus dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Indonesia sepanjang 2024 mencapai US$36,27 miliar. Postur impor itu berasal dari pembelian minyak mentah senilai US$10 dan hasil migas sebesar US$25,92 miliar.
Adapun, impor LPG Indonesia sepanjang 2024 mencapai 6,89 juta ton dengan nilai mencapai US$3,78 miliar. Porsi impor LPG dari Amerika Serikat mencapai 3,94 juta ton, dengan nilai impor US$2,03 miliar.
Selain AS, Indonesia selama ini mengimpor LPG dari Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Arab Saudi hingga Algeria.
Di sisi lain, kuota impor minyak mentah Indonesia dari AS terbilang kecil dibandingkan dengan realisasi impor sepanjang 2024. Indonesia mengimpor minyak mentah dari AS sekitar US$430,9 juta pada periode tersebut.
Sebagian besar impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab Saudi, Angola, Nigeria hingga Autralia. Sementara itu, impor BBM kebanyakan berasal dari kilang di Singapura.
(wdh)
