"Ada kegiatan penyediaan logistik juga, truk, dan lain sebagainya," kata Ferry. "Jadi dari unsur-unsur pendapatan tadi, diharapkan nanti dari Rp5 miliar per koperasi desa atau koperasi kelurahan dimodali, itu bisa me-leverage sampai 4 kali lipat."

Pemerintah, kata dia, hingga saat ini juga masih terus mengoptimalkan pembentukan dan pendirian Kopdes tersebut secara bertahap, sekaligus memastikan kelancaran pendanaan pembangunan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih hingga Juli mendatang.

Dalam perkembangannya, Prabowo juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 27 Maret lalu.

Dalam beleid itu, dukungan pembiayaan akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/APBD), dana desa, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau biasa disebut bank BUMN.

Nantinya, Kopdes ini juga akan menyerap seluruh produk petani dan masyarakat desa. Hal ini akan memastikan harga yang wajar bagi setiap produk tersebut -- kondisi yang selama ini sulit tercapai karena permainan tengkulak.

(lav)