Dia mencontohkan biaya instalasi panel surya diperkirakan turun menjadi Rp6,3 juta/KWh pada 2050 atau lebih rendah 3,5 kali dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara dengan teknologi ultra supercritical yang sebesar Rp22,2 Juta/KWh pada tahun yang sama.
Sementara itu, jika PLTU batu bara ditambah teknologi tangkap-simpan carbon atau carbon capture and storage (CCS), biayanya bisa bengkak menjadi Rp18,1 hingga Rp25,9 Juta/Kwh.
“Dari sisi biaya instalasi lebih kompetitif EBT,” ucap Bhima.
Dalam beleid RUKN, konsumsi listrik pada 2060 juga ditargetkan sebesar 1.813 TWh per kapita atau naik dari 539 TWh pada 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri pernah menargetkan konsumsi listrik per kapita Indonesia mencapai 6.300 KWh hingga 2030 guna mendukung pertumbuhan ekonomi rerata 8%.
Oversupply
Menurut Bhima, rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025—2034 harus menjawab perincian pembangunan pembangkit dan transmisinya. Dalam kaitan itu, RUPTL tersebut perlu mengeluarkan daftar PLTU baru agar oversupply listrik bisa ditekan sehingga rencana penyediaan listrik lebih realistis.
“Contohnya PLTU Tanjung Jati A dengan kapasitas 2 x 660 MW masih mau dibangun 2025. Kalau dipaksakan dengan pertumbuhan ekonomi 8% pun tetap terjadi oversupply listrik, apalagi beberapa tahun kedepan diperkirakan pertumbuhan berada di rentang 4,7%-5%,” jelas Bhima.
“Ada listrik yang mubazir tidak matching dengan asumsi RUKN.”
Bhima menuturkan konsumsi listrik per kapita juga dipengaruhi oleh rendahnya permintaan industri di sekitar lokasi PLTU Tanjung Jati A Cirebon. Hal ini karena industri di Jawa Barat sedang menyusut karena sebagian relokasi ke Jawa Tengah.
“Asumsi konsumsi listrik per kapita di RUKN 2060 artinya lebih konservatif, tidak ambisius pakai pertumbuhan 8%,” ungkap Bhima.
(mfd/wdh)
