Bloomberg Technoz, Jakarta – Direktur Center of Economic dan Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah untuk memproduksi tenaga listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) akan menguntungkan beban biaya bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sekaligus anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam jangka panjang. 

Hal ini merespons target pemerintah yang akan memproduksi listrik sekitar 1.947 terawatt hour (TWh) dan didominasi EBT pada 2060, sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang RUKN.

“PR [pekerjaan rumah]-nya sekarang bagaimana semua insentif dan dukungan fiskal seperti aturan DMO [domestic market obligation] batu bara, subsidi, dan kompensasi pembangkit batu bara dirombak total. Perlu digeser ke EBT,” kata Bhima saat dihubungi, dikutip Minggu (30/3/2025).

Bhima menuturkan, jika pemerintah ingin konsisten mencapai target RUKN, ruang kebijakannya perlu berpihak ke EBT. Menurutnya, selama ini lapangan main atau level of playing field EBT dan batu bara berbeda. 

Dia memerinci, harga baru bara sejatinya tergantung pada skema kebijakan DMO yang selama ini dinikmati PLN senilai US$70/ton. Batu bara secara langsung dan tidak langsung disubsidi oleh pemerintah. “Artinya, dibandingkan dengan EBT, level of playing field-nya batu bara berbeda,” ujarnya.