Kabar ini muncul di tengah ketidakpastian politik di Korsel, di mana negara itu menunggu keputusan pengadilan atas proses pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Putusan yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah Yoon bisa kembali menjalankan tugasnya atau jika pemilihan presiden harus digelar dalam dua bulan mendatang.
Penambahan Korsel ke dalam daftar negara sensitif ini menjadi pukulan bagi aliansinya dengan AS, yang selama ini dianggap sebagai "penopang utama" keamanan di kawasan. Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Tae-yul, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintahnya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai keputusan tersebut. Korsel baru mengetahuinya melalui saluran tidak resmi dan kemudian menghubungi pihak AS.
Hingga saat ini, Departemen Energi AS belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait keputusan tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menunda kunjungannya ke Seoul yang sebelumnya direncanakan pada bulan ini.
Menurut situs DOE, negara-negara yang masuk daftar sensitif akan mendapat "pertimbangan khusus" dalam proses persetujuan akses bagi warga negara mereka. Negara-negara ini bisa dimasukkan ke dalam daftar karena alasan keamanan nasional, nonproliferasi nuklir, atau keterkaitan dengan dukungan terhadap terorisme.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya seruan dari beberapa politisi Korsel agar negara itu mempercepat upaya menuju kemampuan nuklirnya sendiri, terutama setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS.
Sebagai tanggapan, Presiden Sementara Choi Sang-mok telah memerintahkan Menteri Perindustrian Korsel untuk bertemu dengan Menteri Energi AS Chris Wright guna melakukan konsultasi dalam pekan ini.
(bbn)
