Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pinjaman itu akan digunakan sebagai pendanaan awal untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang hingga penyimpanan dingin.
Menurut Tito, pinjaman ini akan menguntungkan desa yang umumnya hanya memiliki anggaran Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per tahun.
"Secara umum nanti akan ada ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti dengan kooperasi itu bisa membayar nantinya, mencicil," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025).
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Okki Rushartomo mengaku bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Koperasi terkait Program Koperasi Desa Merah Putih.
"BNI masih menunggu kebijakan dari Kementerian Koperasi ataupun Kementerian Desa terkait dengan Program Koperasi Desa Merah Putih," katanya kepada Bloomberg Technoz, Senin, (10/3/2025).
Okki mengatakan, BNI dalam menjalankan perannya sebagai agen pembangunan atau agent of development, dengan mendukung penuh program pemerintah berupa Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
"Bentuk dukungan yang dapat kami berikan bisa berupa pemberian akses permodalan atau layanan digital keuangan kami. Seperti BNIdirect, wondr by BNI, maupun Agen46 dan Xpora," lanjutnya.
Dirinya belum merinci terkait modal awal yang nantinya akan diberikan oleh BNI kepada para pelaku usaha koperasi di desa.
Meskipun begitu, Okki menegaskan bahwa BNI akan mendukung program tersebut karena sejalan dengan amanat pendiri bank pelat merah itu.
"Dukungan BNI sejalan dengan amanat pendiri BNI, yaitu R.M. Margono Djojohadikusomo yang ingin membangun negeri ini. Dengan melalui koperasi dan mengoptimalkan peran ekonomi desa untuk pembangunan perekonomian nasional yang lebih kuat dan kokoh," pungkas Okki.
(lav)
