Penundaan dalam pelaporan data anggaran bulanan Indonesia membuat para investor bertanya-tanya mengenai kondisi keuangan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perombakan atas rencana pengeluaran dan pendapatan untuk mendorong pertumbuhan.
Indonesia belum melaporkan neraca anggaran bulan Januari pada hari Rabu, dengan kementerian keuangan mengutip masalah penjadwalan. Pemerintah biasanya mengadakan pengarahan anggaran dua sampai tiga minggu setelah akhir bulan sebelumnya. Data terakhir adalah angka bulan Desember yang dilaporkan pada 6 Januari.
Laporan Januari sangat dinantikan karena, pada bulan itu, Prabowo memerintahkan kementerian-kementerian, lembaga-lembaga, dan pemerintah-pemerintah daerah meninjau kembali pengeluaran mereka dan membebaskan anggaran sebanyak Rp306,7 triliun rupiah uang negara.
Para investor sedang menunggu data terbaru “untuk mengukur dampak dari langkah-langkah fiskal baru-baru ini dengan lebih baik,” kata ekonom OCBC, Lavanya Venkateswaran.
Minimnya informasi terkait kondisi fiskal terbaru dapat mempengaruhi sentimen investor. Kurs Rrupiah turun 2,8% dalam tiga bulan terakhir, menjadikannya mata uang dengan performa terburuk di Asia, sementara indeks saham gabungan (IHSG) turun 10,7% pada periode yang sama. Sentimen pasar obligasi juga terpengaruh.
“Tanpa informasi tersebut, imbal hasil obligasi tidak dapat mengikuti reli bullish yang telah terjadi di pasar obligasi AS selama dua minggu terakhir,” kata Lionel Priyadi, Fixed Income and Market Strategist Mega Capital Sekuritas. “Penundaan yang berkepanjangan dapat menciptakan sentimen negatif.”
Ekonom Barclays Plc, Brian Tan, menyebut penundaan ini “tidak biasa”, dan mencatat bahwa hal ini mungkin hanya mencerminkan isu-isu seputar tinjauan anggaran yang sedang berlangsung.
Update bulanan biasanya mencakup pengarahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai kinerja pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah.
Kementerian keuangan seharusnya mengadakan rapat dengar pendapat dengan DPR RI pada hari Senin pagi, tetapi dibatalkan. Sri Mulyani terlihat di istana kepresidenan pada hari Selasa, di mana ia menghadiri sebuah pertemuan tertutup dengan Prabowo untuk mendiskusikan anggaran negara tahun depan.
Pemerintahan Prabowo telah mengajukan serangkaian kebijakan yang dapat mempengaruhi posisi fiskal negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Pemangkasan belanja dimaksudkan untuk memungkinkan dana dialokasikan kembali ke program-program prioritas presiden.
Prabowo telah mengatakan bahwa penghematan dari pemotongan pengeluaran APBN dapat disalurkan ke sovereign wealth fund (SWF) baru, Danantara.
Namun, ia telah menerima banyak keluhan mengenai perintahnya untuk memangkas pengeluaran dan pemerintah, yang mengurangi rencana kenaikan pajak tahun ini, juga menghadapi kritik dari sisi pendapatan.
Sistem administrasi pajak yang baru saja diimplementasikan, Coretax, menelan biaya lebih dari US$70 juta untuk dikembangkan dan bertujuan untuk mendigitalkan dan merampingkan berbagai sistem pajak di Indonesia. Media setempat melaporkan bahwa para wajib pajak telah mengeluhkan kesalahan teknis yang terus menerus terjadi sehingga menyulitkan mereka untuk membayar iuran pajak.
Data anggaran, ketika muncul, bisa jadi akan menjadi konstruktif. OCBC, misalnya, memperkirakan bahwa penghematan bersih dari perombakan anggaran Indonesia dapat menghasilkan penghematan sebesar Rp166 triliun, atau 0,7% dari PDB.
Namun, “tentu saja akan lebih baik bila serangkaian update ini dilanjutkan lebih cepat daripada nanti, sebelum imajinasi para investor mulai mengembara,” kata Tan dari Barclays.
(lav)
