Politikus Partai Gerindra tersebut hanya memastikan, PT Lembah Tidar adalah pengelola kegiatan retret. Seluruh kegiatan dan acara pun telah terbukti berjalan dengan baik.
“Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” kata Hadi.
Toh, kata dia, pemerintah dan Kemendagri siap untuk membuka seluruh data kegiatan retret kepala daerah; termasuk proses pendanaan. Dia memastikan keberadaan PT Lembah Tidar pun hasil proses pengadaan jasa yang sesuai aturan.
“Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka,” ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan orientasi kepala daerah atau retreat di Magelang.
Mereka menduga adanya indikasinkonflik kepentingan atas terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) yang mewajibkan setiap kepala daerah untuk membayar sejumlah biaya kepada perusahaan yang diduga milik kader Partai Gerindra.
Mereka menilai hal tersebut dapat berujung pada unsur tindak pidana korupsi. Meskipun pada akhirnya, pemerintah menerbitkan revisi surat edaran yang menyatakan bahwa seluruh pembiayaan berasal dari APBN.
“Kami menduga terdapat pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan orientasi tersebut,” sebagaimana tertulis dalam keterangan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
(azr/frg)
