Angka tersebut terbilang lebih besar dari sebelumnya yang ditetapkan mencapai hingga Rp80 triliun, yang rencananya akan diberikan kepada perbankan untuk penyaluran kredit perumahan.

"Bank Indonesia, bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," ujar Hashim.

Hashim mengatakan kebijakan tersebut juga telah diputuskan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) sejak pekan lalu. 

BI sebelumnya memang mengatakan telah berkomitmen untuk memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen BI untuk mendukung penuh program-program Presiden Prabowo Subianto. 

“Kami menyediakan Rp23,19 triliun, dari hasil diskusi ini kami akan naik secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry, belum lama ini.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan, yang juga akan dibeli oleh BI nantinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerbitan SBN ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendukung MBR, yang merupakan mekanisme modifikasi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

(ain)