“Kami sangat berhasil dalam masalah itu, dan kami belajar dari itu. Kemudian kami beralih juga ke E-catalog di mana semua pengadaan pemerintah, yang nilainya Rp15.00 triliun atau US$100 miliar, itu 90%-nya sekarang sudah melalui E-catalog. Ini membawa efisiensi sekitar 30%—35%,” tuturnya. 

Contoh lainnya, kata Luhut, adalah penggunaan platform Simbara untuk pengurusan izin usaha pertambangan (IUP). Dia menjelaskan seluruh kepemilikan IUP—mulai dari proses pengajuan, perizinan ekspor, hingga pembayaran royalti — harus melalui Simbara.

Lewat platform tersebut, Luhut mengeklaim sektor pertambangan Indonesia telah menghasilkan efisiensi sekitar 30%—40%.

“Karena setiap pemilik IUP yang ingin mengekspor material mereka—seperti batu bara, nikel, dan lainnya — harus masuk ke sistem Simbara. Jadi, kita bisa langsung melihat apakah dia membayar royalti atau punya utang ke pemerintah. Jika tidak memenuhi persyaratan, secara otomatis mereka tidak bisa melakukan ekspor.”

“Ini sudah berjalan selama hampir satu tahun terakhir. Jadi, kita gabungkan dengan teknologi pemerintah, kita sekarang menuju ke arah itu, dan kita juga akan memiliki satu ID tunggal yang juga bisa mendatangkan efisiensi.”

-- Dengan asistensi Dovana Hasiana

(wdh)