“Grundel abis itu lobi-lobi wartawan, LSM suruh nyerah. Saya lebih takut emak-emak daripada mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNI mendukung saya,” kata Prabowo di Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU, Senin (10/2/2025).
Mulanya, Prabowo menyatakan, dirinya menginstruksikan efisiensi anggaran untuk menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.
Ia menegaskan bahwa penghematan yang dilakukan pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui beberapa program yang diberikan masyarakat.
Beberapa diantaranya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga untuk mendanai perbaikan sekolah-sekolah di Indonesia.
Ia menilai, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah, dari 330 ribu sekolah yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, Prabowo memandang rencana tersebut tak akan terwujud jika tidak terdapat anggaran tambahan yang didapat.
“Anggaran perbaikan sekolah hanya cukup memperbaiki mungkin 20 ribu sekolah. berapa tahun kita mau selesaikan 330 ribu sekolah,” ungkap Prabowo.
Dengan begitu, Prabowo menginstruksikan agar masing-masing institusi pemerintahan untuk menghemat beberapa pos anggaran yang tidak begitu diperlukan. Salah satunya, anggaran perjalanan dinas luar negeri.
Prabowo mengaku tidak masalah terdapat beberapa pihak yang menentang kebijakannya, namun dirinya menegaskan pihak-pihak tersebut akan berhadapan dengan ibu-ibu yang berada di belakangnya dan mendukung kebijakannya tersebut.
“Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua,” kata Kepala Negara.
Sebelumnya, Prabowo meminta untuk melakukan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2025. Angka ini terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran K/L Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran TKD.
Sebagai tindak lanjut instruksi tersebut, Sri Mulyani menerbitkan surat edaran pemangkasan anggaran K/L dalam anggaran 2025. Dalam surat bernomor S-37/MK.02.2025 ini, Sri Mulyani meminta kepada seluruh K/L untuk "melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025."
(wep)
