“Kalau Pak Bahlil tidak bisa bekerja, pecat [saja] Bahlil. Partai Buruh merekomendasikan pecat Bahlil untuk di-reshuffle,” imbuhnya.
Kedua, buruh menolak kebijakan menghilangkan peran pengecer LPG 3 Kg dalam mata rantai pasok penjualan gas bersubsidi. Pada saat bersamaan, alasan KSPI menggelar aksi hari ini untuk memastikan Bahlil dan jajarannya menjalankan perintah Prabowo mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg.
“Pada hari ini kami ingin memastikan kenapa ada aksi dari Partai Buruh dan KSPI, kami ingin memastikan bahwa perintah Presiden dijalankan oleh Menteri ESDM dan jajarannya untuk mengembalikan rantai pasok dari mulai Pertamina yang memproduksi LPG 3 Kg sampai dengan dijual di tingkat pengecer,” ujar Said.
Said menegaskan, apapun alasan Bahlil, faktanya terjadi kelangkaan LPG 3 Kg dalam satu pekan terakhir hingga Prabowo mengumumkan pengaktifan kembali penjualan LPG 3 Kg bagi para pengecer.
Said menuturkan ketika pengecer LPG 3 Kg dipangkas, masyarakat harus bersusah payah membeli gas mulai dari antre, berjalan hingga berjam-jam bahkan meregang nyawa.
“Jangan anggap semua ini Jakarta atau Jawa kota-kota besar. Pelosok-pelosok negeri itu, pangkalan-pangkalan hanya beberapa saja. Total pangkalan seluruh Indonesia hanya 4.000 pangkalan. Bahkan kita temui dari berita ada orang tua perempuan meninggal terbunuh. Kebijakan Bahlil membunuh rakyatnya.”
Ketiga, memperbaiki rantai pasok penjualan LPG 3 Kg khususnya terkait pendistribusian ‘Gas Melon’ dengan menggunakan teknologi bukan melalui kekuasaan. Said menuding apa yang dilakukan Bahlil, dengan melarang penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaannya sebagai menteri.
“Kalau ini kan kekuasaan, main potong saja pengecer enggak boleh [jualan]. Tujuannya katanya supaya harganya sesuai dengan harapan. Kalau sesuai harapan dari pemerintah Rp15.000, di pengecer sekitar Rp19.000—Rp20.000 per 3 Kg, bikin [juga] dong di pangkalan-pangkalan yang [jumlahnya] ratusan ribu itu,” ucap Said.
(mfd/wdh)
