Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengajukan Inspekstur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal Budi Prijono sebagai salah satu dari lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periode 2024-2029.
Anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini juga pernah ikut dalam dua kali operasi militer di Timor-Timur pada 1992 dan 1994, kini menjadi negara mandiri bernama Timor Leste.
Lulusan akademi militer 1998 ini mulai mendapat tugas di Kementerian Pertahanan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan pada 2019.
Dia awalnya menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan pada 2019-2020. Prabowo kemudian mengangkatnya lagi menjadi Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan pada 2020-2022. Hingga akhirnya menjadi Inspektur Jenderal Kemhan sejak 2022.
Budi tercatat menjadi satu dari 74 calon anggota BPK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 2-4 September 2024. Komisi XI pun mengklaim mufakat memilih budi berdasarkan profil dan kemampuannya.
Data LHKPN Budi Prijono
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prijono tercatat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) senilai Rp10.348.001.374.
Secara lebih detil, dia mengaku memiliki 10 aset tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai Rp6,32 miliar.
Dia mencatatkan tiga aset tanah seluar 1.062 meter persegi di Boyolali; seluas 140 meter persegi di bandung; dan seluas 2.000 meter persegi di Kota Serang berasal dari uang sendiri. Tiga bidang tanah lainnya merupakan warisan yaitu seluas 1.216 meter persegi; 436 meter persegi; dan 1.300 meter persegi di Temanggung.
Selain itu, empat aset berupa tanah dan bangunan dari uang sendiri yang berada di Bandung, dan Sleman.
Budi juga melaporkan memiliki harta berupa kendaraan dengan nilai total hanya Rp248 juta. Harta ini terdiri dari sebuah mobil Honda HRV tahun 2015; motor Honda Beat tahun 2012; dan mobil Jeep Willys tahun 1952.
Dia juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp301,34 juta; dan kas atau setara kas senilai Rp3,47 miliar.
(red/frg)
