Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia sendiri telah memberikan tanggapannya, dengan menyebut masih ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan oleh pihak BYD untuk bisa mendatangkan produknya ke dalam negeri. Salah satunya melalui penandatanganan pesetujuan perjanjian impor oleh BKPM.

"Kemarin kalau tidak salah ya saya baru menandatangani rekomendasi perizinan untuk impor. Karena kan sebelum dia melakukan impor, dia harus mempresentasikan terhadap berapa nilai investasi, berapa kapasitas produksi, dan berapa lama dia melakukan investasinya," jelas Bahlil ketika ditemui di kompleks parlemen, Selasa (11/6/2024).

Selain itu, Bahlil menjelaskan izin impor diberikan berdasarkan progres realisasi investasi BYD.

"Jadi sekarang kita kasih dahulu kurang lebih sekitar 10% atau 20% dari total kapasitas produksinya, saya lupa, tetapi saya sudah tanda tangani. Minggu kemarin [saya tandatangani]," jelasnya.

(prc/wdh)