Bloomberg Technoz, Jakarta - Praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kembali menjadi isu panas. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengeluarkan pernyataan OTT yang dilakukan KPK kampungan.
OTT kampungan dan kuno, kata Luhut, karena Indonesia sudah menerapkan sistem digitalisasi, yang kata dia, mampu menutup peluang untuk korupsi. Luhut mencontohkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) milik pemerintah sebagai sistem satu pintu pengelolaan minerba di Indonesia.
"Dulu saya di-bully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon," ujar Luhut saat menyampaikan speech di Pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI ke-52 di Jakarta, Senin (10/6).
"Tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot," ucap Luhut bergurau.
Bukan pertama kali dari mulut Luhut
Pernyataan Luhut mengenai OTT kampungan bukan kali pertama disampaikan. Pada Juli 2023 lalu, Luhut juga menyebut pihak yang menginginkan OTT sebagai 'kampungan' dan 'ndeso'.
"Jangan bilang hanya nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya," kata Luhut di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
Luhut saat itu mengatakan perbaikan sistem harus diutamakan ketimbang menangkap pejabat korup. Pencegahan, kata dia, lebih menjanjikan untuk menutup celah korupsi.
"Kalau makin kecil ditangkap karena tadi digitalisasi kenapa tidak," ujar Luhut.
Respons KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengingatkan Luhut bahwa digitalisasi saat ini tak kemudian menghapus praktik korupsi.
Nawawi justru menyoal keefektifan sistem digitalisasi pemerintah dalam penertiban dan mengurangi korupsi. Menurut dia, angka korupsi masih tinggi termasuk pada sektor-sektor yang sudah mengalami digitalisasi modern.
Nawawi menyebut pemerintah belum memiliki sistem digital yang benar-benar mampu menghentikan niat buruk para pelaku korupsi.
"Nyatanya bahwa digitalisasi belum bisa memberikan jawaban semua. Bahwa negara ini masih ramai soal korupsi, walau pun digitalisasi sudah sedemikian baik," ujar Nawawi di Kompleks DPR, Selasa (11/6/2024).
(red/ain)
