Logo Bloomberg Technoz

Sri Mulyani Sebut Transisi Energi RI Butuh Dana Rp 4.002 T

Wike Dita Herlinda
30 March 2023 14:25

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konfrensi pers mengenai gaji ke 13 dan THR. (Tangkaan layar Youtube Kemeneku RI)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konfrensi pers mengenai gaji ke 13 dan THR. (Tangkaan layar Youtube Kemeneku RI)

Bloomberg Technoz, Nusa Dua —  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total kebutuhan Indonesia untuk pendanaan transisi energi menembus Rp 4.002 triliun atau sekitar US$ 281 miliar sampai dengan 2030. 

Menurutnya, nilai tersebut dibutuhkan untuk mencapai komitmen kontribusi negara atau nationally determined contribution (NDC) terhadap misi mencapai emisi nol karbon atau net zero emission (NZE) sesuai Paris Agreement yaitu pada 2060 atau lebih cepat. 

“Target tersebut dieperkirakan dapat dipenuhi, tetapi tentu saja melalui bauran investasi publik dan privat. Belanja kumulatif dari anggaran negara [fiskal] dan anggaran bank sentral sampai dengan 2021 adalah Rp 313 triliun. Ini baru mencapai 8% dari total investasi yang dibutuhkan [untuk mencapai NZE],” ujarnya di sela forum Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero Asean, yang merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Asean Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) di Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3/2023). 

Sri Mulyani mengatakan, setiap tahunnya, Indonesia akan meninjau ulang realisasi NDC. Target awal pengurangan emisi karbon Indonesia melalui NDC dipatok sebesar 29%, bahkan 41% jika dengan bantuan internasional. Saat ini, target tersebut berhasil ditingkatkan menjadi 31,89% melalui NDC dan  43,2% melalui bantuan internasional. 

Kami juga menciptakan instrumen—seperti penerbitan green sukuk dan SDGs bonds baik untuk pasar global maupun lokal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menimbang masih panjangnya jalan untuk menggalang seluruh dana investasi yang dibutuhkan bagi transisi energi, Sri Mulyani menjelaskan Indonesia membutuhkan kebijakan dan kerangka regulasi yang tepat untuk mengundang investor swasta; baik domestik maupun global.