Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2024 sebesar 220 ribu unit rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan target ini sama dengan target penyaluran FLPP pada 2023.
Namun, angka ini mengalami peningkatan dari target FLPP 2024 yang sebelumnya hanya diusulkan sebesar 166 ribu dengan anggaran Rp13,72 triliun.
“Tahun (2023) ini 220 ribu dan tahun depan sesuai hasil rapat terbatas, sebesar 220 ribu. (Anggaran) tahun 2024 baru dialokasikan 166 ribu unit, dan akan ditambah menjadi 220 ribu unit,” ujar Haryo kepada Bloomberg Technoz, Kamis (21/11/2023).
Haryo belum menjabarkan mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan untuk FLPP 2024. Namun, berdasarkan pantauan terhadap website Kementerian PUPR, Rp25,18 triliun digelontorkan untuk FLPP 2023.
Selain itu, Haryo mengatakan realisasi FLPP pada 2023 per Jumat (17/11/2023) sudah sebesar 94%. Kementerian PUPR pun optimistis target FLPP bisa tercapai hingga 100%. Sebab, target penyaluran FLPP selalu tercapai karena PUPR terus melakukan pemantauan (monitoring) setiap 3 bulan.
Sebagai informasi, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.
Adapun Kementerian PUPR berkomitmen untuk meningkatkan akses MBR terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui program FLPP yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit, dan Tapera sebanyak 12.072 unit.
"Hingga 7 Juli 2023, realisasi FLPP mencapai 47,15% yaitu sebanyak 103.749 unit, SSB sebesar Rp1,41 triliun, SBUM mencapai 42,59% atau 93.701 unit, dan Tapera sebanyak 21,73% atau 2.624 unit," kata Herry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).
(dov/ain)
