Bloomberg Technoz, Sidoarjo - Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yulastiawarman menyebut usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

"UMKM Indonesia penopang perekonomian nasional sekitar lebih dari Rp8.500 triliun atau 61% dari produk domestik bruto Indonesia berasal dari pergerakan roda UMKM. Ada 65,4 juta usaha atau 99% unit usaha di Indonesia itu adalah merupakan UMKM, dan UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional," ujar Yulastiawarman di Gedung DJBC Kanwil I Jatim, Sidoarjo, Rabu (13/9/2023). 

Yulastiawarman menyebut pada 14 Agustus lalu, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri menandatangani kesepakatan bersama (MoU) yang bertujuan untuk mempercepat ekspor produk UMKM, dan salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pelepasan ekspor UMKM ke lima Benua. 

"Kegiatan hari ini juga merupakan bentuk tindak lanjut langsung dari nota kesepahaman tentang kerja sama di bidang keuangan negara dan hubungan luar negeri untuk mendukung diplomasi ekonomi yang telah ditandatangani oleh menteri luar negeri dan Menteri Keuangan pada bulan Agustus kemarin ini," kata Yulastiawarman. 

Melalui kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan, diharapkan lebih banyak UMKM yang dapat merasakan manfaatnya. Di antaranya termasuk UMKM yang belum pernah ekspor, yang siap untuk ekspor, yang membutuhkan akses ke pasar nontradisional, dan yang perlu menjaga keberlanjutan ekspornya.

Yulastiawarman menyebut ada 4 aspek atau strategi yang perlu didorong untuk UMKM Go Internasional: 

1. peningkatan daya saing produk (meliputi kualitas, kontinuitas, added value brand awareness serta penguatan merek atau trademark). 
2. Peningkatan modal dan investasi termasuk di dalamnya memanfaatkan kesempatan untuk menjadi binaan dari sejumlah K/L atau pemda.
3. Penetrasi pasar melalui market intelijen dan digitalisasi  
4. Perluasan pasar.

Klinik Ekspor

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto juga memberikan dukungan aktif kepada UMKM yang ingin ekspor, termasuk program klinik ekspor dan fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah). 

Fasilitas KITE IKM bakal membebaskan Bea Masuk dan PPN untuk bahan baku impor dan mesin impor yang digunakan dalam produksi produk ekspor.

"Saat ini terdapat 122 penerima fasilitas KITE IKM, 3940 UMKM dibina melalui klinik ekspor DJBC dan termasuk didalamnya 810 UMKM ekspor baik ekspor mandiri, tidak langsung ataupun melalui pihak ketiga," kata Nirwala. 

"Berbagai upaya dan inisiatif dilakukan untuk mengembangkan UMKM secara end-to-end oleh berbagai pihak, dan tidak terkecuali kita turut dalam bagian pengembangan UMKM ekspor melalui sinergi kebijakan dan program yang harmonis sehingga menghasilkan UMKM unggulan tingkat daerah maupun nasional," sambungnya. 

(prc/ain)