Dalam kajian komunikasi krisis, Wahyutama melihat respons Bahlil merupakan kombinasi dari tiga taktik, yakni denial, shifting the blame, dan attacking the accuser.
Menurut dia, taktik denial dilakukan dengan membantah adanya krisis, dalam hal ini dugaan keterlibatan Bahlil dalam kasus penyadapan. Sementara itu, shifting the blame dan attacking the accuser dilakukan dengan mengalihkan fokus kepada sosok yang dituduh menyebarkan fitnah.
"Denial dilakukan dengan membantah adanya krisis (yaitu terseretnya namanya dalam kasus penyadapan). Shifting the blame sekaligus attacking the accuser dilakukan dengan mengalihkan fokus pada sosok yang dituduhnya memfitnah," jelasnya.
Meski demikian, Wahyutama menilai efektivitas strategi komunikasi Bahlil belum dapat dipastikan karena persoalan tersebut masih terus berkembang. Menurut dia, pekerjaan utama Bahlil saat ini bukan hanya membangun persepsi publik, melainkan juga meyakinkan Presiden Prabowo mengenai loyalitasnya serta mengamankan posisi di internal Partai Golkar.
"PR utama Bahlil saat ini justru adalah meyakinkan Presiden akan loyalitasnya terhadap Presiden. Juga melakukan konsolidasi internal untuk memastikan tidak adanya pendongkelan terhadap dirinya," kata Wahyutama.
Pembelaan Bahlil soal Isu Penyadapan
Sebelumnya, Bahlil membantah keterlibatannya dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Dia juga menepis kabar mengenai kehadirannya dalam pertemuan sejumlah ketua umum partai politik bersama empat perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang dikaitkan dengan isu penyadapan tersebut.
Dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026), Bahlil mengaku tidak pernah mengikuti pertemuan tersebut. Dia bahkan mengklaim dirinya juga menjadi korban penyadapan.
"Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap?" ujar Bahlil.
Bahlil turut menyinggung seorang senior berkacamata yang kerap tampil dalam sejumlah podcast dan menantangnya untuk membuktikan tuduhan tersebut. Dia memberikan tenggat waktu 3x24 jam untuk melakukan klarifikasi sebelum melayangkan somasi dan menempuh jalur hukum.
Bahlil juga menilai tuduhan tersebut berpotensi merusak nama baiknya dan marwah Partai Golkar. Di tengah isu yang berkembang, dia menegaskan loyalitasnya kepada Presiden Prabowo dan menyatakan tidak akan menjadi pengkhianat.
Lebih lanjut, Wahyutama menilai belum dapat dipastikan apakah langkah pembelaan Bahlil tersebut juga bertujuan mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang berkaitan dengan dirinya.
Dia mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, belum terdapat kasus hukum yang berjalan dengan Bahlil sebagai pihak yang terlibat. Adapun persoalan terkait izin usaha pertambangan (IUP) masih sebatas laporan yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam konteks politik, Wahyutama menilai persepsi publik menjadi faktor penting dalam menentukan arah opini. Pertarungan membangun dan mengendalikan narasi atau battle of framing menjadi salah satu instrumen bagi aktor politik untuk mempengaruhi cara publik memahami suatu persoalan.
"Dalam politik, bagaimanapun semuanya banyak ditentukan oleh persepsi. Karena itu, battle of framing menjadi kunci untuk mengendalikan opini publik," tuturnya.
(fik/ell)
