"Jadi APBN memang harus fleksibel dalam konteks seperti itu. Dia adalah alat untuk menyejahterakan, untuk menumbuhkan, untuk melindungi masyarakat, namun dia harus tetap dipercaya bahwa akan bisa bekerja dengan baik," tegasnya.
Sebagai catatan, imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun terus mencatatkan peningkatan. Per 28 Oktober 2026 yield SBN tercatat sebesar 7,62%, dibandingkan obligasi pemerintah AS sebesar 5,01%, sehingga selisihnya mencapai 261 basis poin.
Adapun sepanjang, Oktober hingga 28 Oktober, investor asing masih mencatat pembelian bersih SBN sekitar US$0,48 miliar dan SRBI sekitar US$0,17 miliar, tetapi melakukan penjualan bersih saham sekitar US$0,91 miliar.
Dengan demikian, arus portofolio gabungan bulan tersebut masih keluar bersih sekitar US$0,26 miliar, meskipun pasar SBN sendiri mencatat arus masuk secara kumulatif. Data kepemilikan juga menunjukkan SBN oleh investor nonresiden meningkat dari sekitar Rp907 triliun pada akhir September menjadi Rp916 triliun per 26 Oktober.
Defisit APBN September 2026 mencapai Rp319 triliun atau sebesar 1,24% dari PDB. Angka tersebut melonjak dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya tercatat 0,9% terhadap PDB.
Sementara, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 59,4% dari target pembiayaan utang bersih tahun ini sebesar Rp832,2 triliun.
Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp502,9 triliun. Namun, pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan realisasi Januari–September 2025 sebesar Rp471,4 triliun.
(ain)
