"Selama ini ada yang misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif, Rp2 miliar, Rp3 miliar gitu. Jadi Rp1 triliun itu jumlah semua," jelasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa indikator penilaian dari Kemendagri mencakup berbagai aspek fundamental ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mulai dari tingkat inflasi, penurunan tingkat pengangguran, hingga pengentasan kemiskinan.
"Jadi MBG menjadi, tahun depan, itu menjadi salah satu parameternya. Parameternya kan Kemendagri kan menentukan beberapa ya, saya lupa lah. Kalau enggak salah ada yang tingkat inflasi, kemudian penurunan tingkat pengangguran, kemudian penurunan tingkat kemiskinan," tambahnya.
Saat ini, pihak BGN bersama Kemendagri sedang mematangkan rumusan indikator spesifik yang akan diukur guna menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung program makan bergizi bagi anak sekolah tersebut.
"Nah, ada satu lagi indikasi yaitu bagaimana ini yang sedang kita define dengan BGN, indikatornya apa, gitu," ucap Sudaryono.
Ia mencontohkan, indikator tersebut nantinya bisa berkaitan langsung dengan percepatan penurunan angka stunting di daerah atau tingkat keprimaan tata kelola layanan MBG di lapangan.
"Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah keprimaan dari pelayanan MBG misalnya, apa-apa nih yang sedang kita siapkan," tuturnya.
Sudaryono kembali menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti Kemendagri menyiapkan anggaran Rp1 triliun secara eksklusif untuk urusan MBG. Kehadiran program tersebut murni berfungsi sebagai penambah kriteria baru di dalam sistem penilaian insentif fiskal daerah yang sudah berjalan.
"Jadi Rp1 triliun itu bukan hanya untuk Kemendagri khusus untuk urusan MBG, bukan. Tapi MBG urusannya nambahi kriteria baru yaitu urusannya urusan Makan Bergizi Gratis, nambahi yang sudah jalan. Itu sih kira-kira," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, pihaknya mengalokasikan Rp 1 triliun sebagai insentif fiskal kepada daerah-daerah yang menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Suksesnya pelaksanaan program MBG, kata Tito, akan menjadi salah satu indikator pemerintah daerah yang berprestasi.
"Kita juga saya juga sampaikan tadi bahwa tahun ini ada insentif fiskal yang kita pertandingkan sebanyak 1 triliun, dalam tiga gelombang, enam region," ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Skema tersebut dikatakannya juga akan dilaksanakan tahun depan dan dipertandingkan bagi kepala daerah yang paling kreatif menyukseskan program MBG.
"Nah tahun depan kita akan juga pertandingkan. Salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain menyukseskan program makanan bergizi gratis ini, tentu akan diberikan penghargaan," ujar Tito.
Tito melanjutkan, insentif fiskal tersebut dapat diberikan kepada pemerintah daerah di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Kemendagri untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah menyukseskan program MBG.
(smr)
