"Kalau ada peraturan yang [menghambat], harus kita carikan jalan keluar, peraturannya bentuknya seperti apa, di kementerian apa," tutur dia.

"Kita sepakati untuk kita bentuk seperti sebuah task force untuk mengidentifikasi hambatan. Kalau data itu sudah identifikasi sudah selesai, kami akan bantu untuk berkomunikasi dengan kementerian-kementerian itu."

Di sisi lain, Kemenperin juga mendorong pengelola kawasan industri untuk mendiversifikasi pemerataan wilayah kawasan agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja.

"Perlu kita kembangkan kawasan industri tematik. Di Maluku juga ada, kita usahakan dikembangkan karena ada satu pulau yang sedang dirancang menjadi kawasan industri, bahkan ekonomi khusus," kata dia.

(ain)