"Sehingga ada dapur-dapur yang berdiri, sebelah kandang babi, yang saya sampaikan tadi, di bawah masak, di atas sarang burung walet. Ini insane, ini gila," kata Sudaryono.
Langkah tegas pembekuan operasional langsung diterapkan bagi seluruh unit penyedia yang terbukti mengabaikan standar kesehatan dasar.
"Intinya, punya SLHS saja, punya sertifikasi laik higienis dan sanitasi, punya sertifikatnya saja, itu belum tentu dapurnya layak, apalagi tidak punya. Jadi yang tidak punya, kami tutup. Bahkan kami sudah menutup lebih dari 2.000 dapur secara permanen," tegas Sudaryono.
Selain kelayakan tempat, BGN menyoroti pengolahan bahan baku yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) hingga memicu kasus keracunan makanan di beberapa daerah.
Sudaryono membeberkan insiden di Kabupaten Karo, tempat pengelola menyimpan sisa ikan di luar lemari pendingin pada suhu ruangan selama lebih dari 12 jam sebelum dimasak. Kasus serupa terjadi di Cirebon akibat penggunaan telur puyuh rebus siap pakai yang tidak jelas asal-usul penyediaannya, serta kejadian di Bogor terkait pembelian bumbu kacang instan.
"Ini contoh beberapa dapur yang pengawasannya, yang pelaksanaan operasionalnya ngasal," tutur Sudaryono.
Tak hanya pelanggaran operasional, BGN juga menemukan indikasi penyalahgunaan keuangan berupa pembukaan sekitar 400 rekening Virtual Account (VA) ganda yang telah terisi dana meskipun dapur belum beroperasi. Sudaryono menjelaskan bahwa dari penertiban rekening tersebut, BGN berhasil menyita dan mengembalikan uang negara sebesar Rp414 miliar ke kas negara. Pihaknya kini menyerahkan dugaan pemalsuan dokumen SLHS dan pelanggaran hukum lainnya kepada pihak kepolisian untuk diproses secara pidana.
(smr)
