Oleh sebab itu, Bahlil menilai konflik yang terjadi di berbagai negara tersebut sangat berdampak pada perekonomian banyak negara.
"Kondisi dunia sekarang memaksa setiap pemerintahan di negara manapun untuk memproteksi kebutuhan negara masing-masing. Maka tidak heran kemudian perangnya di kawasan Timur Tengah tapi ini seperti politik, berdampak secara masif," tuturnya.
Adapun, Indonesia baru-baru ini memangkas porsi ekspor gas pipa ke Singapura dan mengalihkannya untuk kebutuhan domestik.
Bahlil mengklaim bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian kerja sama, meskipun volume ekspor gas ke Singapura dipangkas sebesar 31 billion british thermal unit per day (BBtud).
Menurut Bahlil, pemotongan kuota sebesar 31 BBtud tersebut masih dalam batas toleransi minimal ekspor yang telah disepakati dalam kontrak jangka panjang.
Besaran pemangkasan tersebut diperkirakan hanya mencakup sekitar 8% dari total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura.
"Jadi, sekalipun terjadi pemotongan tidak kita melanggar aturan karena masih di dalam batas minimal ekspor, tidak melakukan pelanggaran aturan atau pelanggaran kontrak karena kita baru melakukan minimum," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers terkait Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Dia menilai pihak-pihak yang menganggap Indonesia melanggar kesepakatan ekspor gas tidak memahami klausul ketentuan dalam perjanjian tersebut secara utuh.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia siap menyelesaikan potensi perselisihan atau keberatan dari Singapura melalui jalur dialog bilateral.
Berkaitan dengan itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas untuk menghormati komitmen yang telah disepakati.
Wong menegaskan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut.
"Pasokan gas ini dilindungi oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut," kata Wong, dikutip dari Channel NewsAsia, Minggu (25/10/2026).
Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA) menyatakan pengurangan pasokan tersebut kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian Singapura.
Meski dampaknya terhadap kebutuhan harian relatif terbatas, persoalan pasokan gas menjadi perhatian Singapura karena sekitar 95% listrik negara tersebut dihasilkan menggunakan gas alam.
Dalam perkembangannya, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Selasa (27/10/2026) sore pukul 15.00 WIB.
Berdasarkan keterangan tertulis Kemlu, pertemuan tersebut membahas upaya mempererat kerja sama kedua negara—mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, hingga hubungan antarmasyarakat.
Kedua Menlu juga membahas penanganan isu bersama di kawasan, termasuk melalui pembentukan Joint Task Force yang mencakup pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas.
"Menyongsong 60 tahun hubungan diplomatik pada 2027, Indonesia dan Singapura berkomitmen mengatasi berbagai tantangan secara konstruktif dan terbuka dengan semangat saling menghormati dan gotong royong," tulis Kemlu dalam keterangan resminya, Rabu (28/10/2026).
Hingga akhirnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapan Balakrishnan menemui Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (28/10/2026).
Teddy menjelaskan Balakrishnan memohon agar dapat menemui Prabowo dalam kunjungannya ke Indonesia.
"Oh iya, sejak kemarin pagi mendadak Menlu Singapura datang ke Indonesia dan mohon waktu sekali bertemu Pak Presiden, nanti sore akan diterima sebentar, tetapi tanya Pak Menlu saja pastinya ya," ujar Teddy melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/10/2026).
(azr/ros)
