"Selain itu, penggunaan gas bumi yang beremisi 50% lebih rendah dibandingkan batu bara dinilai menjadi jembatan penting dalam transisi menuju target bebas emisi atau Net Zero Emission," tambahnya.
Adapun, terkait perkembangan di lapangan, Djoksis menyampaikan saat ini pengerjaan fisik berupa pembangunan pagar perimeter dan jalan akses tengah berlangsung. Sejalan dengan itu, proses penyiapan ganti rugi atau kompensasi sosial bagi masyarakat yang terdampak langsung proyek juga terus dipercepat.
"Pembebasan lahan dan kompensasi ini menjadi salah satu penanda penting [milestone] yang harus segera diselesaikan mengingat proyek ini telah diresmikan [groundbreaking] oleh Presiden RI pada Juli 2026," jelasnya.
Djoksis juga mengapresiasi keberhasilan penyelesaian tahap FEED yang dilanjutkan dengan penyiapan keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) sebelum masuk ke fase konstruksi skala besar.
Ia meminta seluruh pihak terkait, mulai dari INPEX, jajaran SKK Migas, akademisi, hingga vendor, untuk mempertahankan sinergi dan menerapkan prinsip On Target, On Budget, On Schedule (OTOBOS)—yaitu kerja tepat target, tepat anggaran, dan tepat waktu—agar proyek dapat beroperasi sesuai jadwal demi kebaikan bangsa dan negara.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mematok porsi ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari hasil produksi Ladang Gas Abadi Blok Masela maksimal sebesar 40%, dengan memprioritaskan Jepang sebagai mitra pembeli utama (off-taker).
"Bagi kita sekarang yang terpenting adalah off-taker, ada kepastian. Prioritas negara pilihan pertama dari Indonesia adalah Jepang karena mereka terus berkomunikasi [dengan kami]," ungkap Bahlil dalam agenda groundbreaking proyek raksasa hulu migas tersebut di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
Bahlil menambahkan bahwa sisa 60% dari total produksi gas blok tersebut akan dialokasikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Skema ini dirancang demi mendorong hilirisasi industri di dalam negeri.
"Dari rencana produksi [Blok Masela], minimal 60% akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksimal 40% sisanya dapat diekspor, sambil kita melihat perjalanan negosiasi selanjutnya," tambah Bahlil.
Adapun, kebijakan menahan mayoritas produksi gas di dalam negeri bertujuan untuk menjamin pasokan energi domestik, khususnya bagi kebutuhan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Sebagai informasi, Proyek LNG Abadi Masela saat ini menjadi proyek migas terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai sekitar US$22 miliar.
Proyek ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi gas sebesar 1.380 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari, yang nantinya akan dialokasikan menjadi sales gas LNG (gas alam cair untuk penjualan) sebesar 9,5 Million Tons Per Annum (MTPA) atau juta ton per tahun, pasokan gas pipa domestik sebesar 100 MMSCFD, serta produksi kondensat mencapai 35.000 barel per hari.
(smr/ros)
