C4ADS menyoroti keterlibatan terselubung China di smelter nikel Indonesia, melalui entitas korporasi yang terdaftar di berbagai negara.
Mereka mencatat, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) sebagian besar dimiliki oleh sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura.
Kendati begitu, perusahaan tersebut pada akhirnya dikendalikan oleh Dai Li, yang juga merupakan pemegang saham mayoritas Jiangsu Delong Nickel Industry Company Ltd.
Jiangsu Delong merupakan perusahaan asal China yang memiliki hubungan erat dengan smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS).
“Beberapa perusahaan China yang terlibat dalam industri pengolahan nikel di Indonesia memiliki hubungan dengan pemerintah Republik Rakyat China atau telah memperoleh dukungan keuangan yang besar dari bank-bank China,” ungkap C4ADS.
Mayoritas Dikuasai 2 Perusahaan
C4ADS mengungkapkan dua perusahaan asal China menyumbang lebih dari 70% kapasitas pengolahan nikel di Indonesia, yakni Tsingshan Holding Group dan Jiangsu Delong.
C4ADS mengungkapkan Tsingshan yang merupakan produsen baja nirkarat terbesar di Indonesia memulai investasinya di Indonesia pada 2009, ketika perusahaan tersebut mengmebangkan tambang nikel laterit di Indonesia.
C4ADS mencatat Tsingshan memegang saham di empat perusahaan smelter di Indonesia melalui PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), antara lain; PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), dan PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy.
Kemudian memegang saham di PT Yashi Indonesia Investment langsung melalui Shanghai Decent Investment Group, kemudian memegang saham PT Bukit Smelter Indonesia dan PT Cahaya Smelter Indonesia melalui Tsingshan Holding Group.
Sementara Jiangsu Delong, tercatat memiliki kepemilikan saham di PT VDNI, PT OSS, dan PT GNI. Kendati begitu, Jiangsu dikabarkan kolaps di China.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana memperketat moratorium pembangunan fasilitas smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi.
Hal ini dilakukan meskipun kebijakan moratorium smelter nikel baru sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
"Ke depan, untuk industri yang terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, kami akan laporkan ke Presiden. Penting bagi kita untuk mulai memilih mana industri yang tetap dilanjutkan dan mana yang perlu dimoratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam tidak gila-gilaan," kata Bahlil dalam agenda Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Dia menambahkan pemerintah siap mengatur volume produksi smelter yang beroperasi guna menjaga kestabilan harga dan mengamankan cadangan nikel nasional untuk jangka panjang.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat realisasi serapan bijih nikel sepanjang Januari—Juni mencapai 120,6 juta metrik ton atau setara 46,2% dari kuota produksi dalam RKAB 2026 sejumlah 260—270 juta metrik ton.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey sebelumnya mencatat saat ini terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter.
Dia menjelaskan 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), 10 pabrik hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
Dia mencatat kebutuhan bijih nikel 79 smelter tersebut—jika beroperasi pada kapasitas penuh — dapat mencapai 415 juta metrik ton per tahun.
“Hingga Juni 2026, konsumsi bijih domestik tercatat sekitar 120,06 juta ton, atau kurang lebih 46,2% dari kuota yang disetujui. Sementara itu, kebutuhan 79 fasilitas hilirisasi apabila seluruhnya beroperasi pada kapasitas penuh diperkirakan dapat mencapai sekitar 415 juta ton per tahun,” kata Meidy melalui keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).
Sebagai catatan, Kementerian Perindustrian mencatat sampai dengan Maret 2024, Indonesia memiliki total 44 smelter nikel yang beroperasi di bawah binaan Ditjen ILMATE. Lokasi terbanyak berada di Maluku Utara dengan kapasitas produksi 6,25 juta ton per tahun.
Jumlah tersebut belum termasuk 19 smelter nikel yang sedang dalam tahap konstruksi, serta 7 lainnya yang masih dalam tahap studi kelaikan atau feasibility study (FS). Dengan demikian, total proyek smelter nikel pemegang izin usaha industri (IUI) di Indonesia per Maret 2024 mencapai 70 proyek.
(azr/wdh)
